Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diminta lebih transparan dalam pelaksanaan program beasiswa kuliah gratis atau Gratispol. Sorotan ini disampaikan oleh Pengamat Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Susilo, yang menilai pengelolaan program tersebut masih menyisakan sejumlah catatan.
Menurut Susilo, meski capaian partisipasi pendidikan di Kaltim, khususnya di wilayah perkotaan, tergolong tinggi, kualitas dan pemerataan pendidikan belum sepenuhnya merata. Ia menekankan bahwa program Gratispol harus dikawal agar benar-benar tepat sasaran.
“Partisipasi murni di Kaltim sudah tinggi. Tapi program seperti Gratispol perlu dikawal implementasinya agar tepat sasaran dan berdampak nyata,” ujarnya kepada Presisi.co, Jumat, 2 Mei 2025.
Ia menyayangkan belum adanya lembaga khusus yang fokus menangani pengelolaan beasiswa, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaatnya.
“Administrasi penyalurannya harus transparan dan merata, termasuk bagi mahasiswa di luar kota,” tegas Susilo.
Tak hanya itu, ia menilai arah kebijakan pendidikan di Kaltim perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil daerah. Masih minimnya jurusan tertentu seperti seni tari atau pendidikan luar biasa menyebabkan sebagian besar calon mahasiswa terpaksa melanjutkan studi ke luar provinsi.
“Ini menunjukkan ada celah dalam perencanaan. Pendidikan di daerah harus mencerminkan keragaman kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor I Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, Legowo. Ia menyebut antusiasme masyarakat terhadap pendidikan tinggi masih tinggi, namun banyak yang terkendala biaya.
“Kami sering turun ke daerah. Minat masyarakat tinggi, tapi banyak yang tidak bisa lanjut kuliah karena keterbatasan biaya,” jelas Legowo.
Ia menilai jika Gratispol bisa direalisasikan dengan optimal, akses pendidikan tinggi di wilayah pelosok akan semakin terbuka. Menurutnya, perguruan tinggi swasta (PTS) juga berperan penting dalam memperluas jangkauan pendidikan.
“Tidak semua bisa ditampung oleh PTN seperti Unmul. PTS punya posisi penting, terutama di wilayah yang belum tersentuh,” tambahnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa PTS masih bergantung pada dana dari mahasiswa. Pemerintah dinilai perlu berperan lebih aktif mendukung infrastruktur PTS agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.
“Kalau infrastruktur tidak didukung, PTS akan kesulitan bersaing. Padahal mereka juga bagian penting dari upaya mencerdaskan bangsa,” tegasnya.
Meski begitu, Legowo memastikan bahwa Untag Samarinda tetap mampu bersaing secara regional maupun nasional berkat kesiapan sumber daya dan fasilitas yang ada. (*)
Editor: Redaksi
