Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Universitas 17 Agustus 1945 (Untag 45) Samarinda menyatakan hingga kini belum menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program bantuan pendidikan Gratispol. Program yang menjadi salah satu unggulan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji itu dikhawatirkan tidak tepat sasaran jika implementasinya tidak segera diperjelas.
Wakil Rektor I Untag 45 Samarinda, Legowo, menyampaikan apresiasi terhadap ide program tersebut. Namun ia juga menyoroti potensi hambatan teknis dan keuangan yang dapat muncul jika pelaksanaan tidak dirancang secara matang.
“Kita apresiasi ide dan niat program Gratispol di pendidikan ini, tapi kita khawatir juga penerapannya tidak menyentuh sampai dua-tiga tahun ke depan,” ujar Legowo di ruang kerjanya, Kamis (24/4/2025).
Menurut Legowo, saat ini Untag 45 baru sampai pada tahap penyetoran data mahasiswa yang memiliki KTP Kaltim. Kampus juga sudah mengusulkan kuota penerima program untuk seribu calon mahasiswa baru.
Namun tanpa adanya juknis, pihaknya hanya dapat memperkirakan potensi anggaran bantuan. Berdasarkan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT), estimasi anggaran bisa mencapai Rp5 miliar.
“Jika hanya untuk mahasiswa baru, mungkin bisa meng-cover. Tapi bagaimana dengan keberlanjutan pembiayaan semester berikutnya? Itu masih jadi pertanyaan. Kita khawatir jika tidak terealisasi, bisa menyebabkan penunggakan dan berujung pada turunnya akreditasi universitas,” tegasnya.
Legowo menekankan bahwa perguruan tinggi memerlukan kepastian terkait skema pembiayaan program Gratispol. Hal ini menjadi sangat penting terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Selaku akademisi, saya hanya menyampaikan bahwa Pemprov perlu memastikan ini tetap berjalan. Sistem yang ada sebelumnya seperti Kaltim Tuntas dan KIP bisa jadi bahan percontohan untuk menyukseskan program ini,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, pada program KIP masih terdapat mahasiswa yang gagal menyelesaikan studinya, yang pada akhirnya menyebabkan kebocoran anggaran.
“Kita enggak mau hal ini terjadi di Gratispol. Khawatir jika anggaran bocor dan malah kekurangan mahasiswa, padahal mereka sangat berharap ada bantuan,” ujarnya.
Ia pun berharap Pemprov memastikan beberapa hal krusial seperti keberlanjutan pembiayaan dan seleksi penerima berdasarkan jenjang semester, agar program ini benar-benar tepat sasaran.
“Kita ingin memastikan program ini tepat. Seleksi harus diperketat agar benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan,” pungkas Legowo. (*)
Editor: Redaksi
