Penulis: Rafika
Presisi.co - Pemerintah tengah menyiapkan skema perekrutan guru untuk program Sekolah Rakyat. Namun, besaran gaji bagi para tenaga pendidik ini masih dalam tahap perhitungan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan nominal gaji belum dapat dipastikan karena masih dibahas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
"Kami belum bisa (sampaikan angkanya), tapi sudah kami mulai hitung. Mulai hitung yang paling tepat, yang memang juga sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/4/2025), sebagaimana diberitakan Suara.com.
Meski demikian, pemerintah menargetkan gaji guru Sekolah Rakyat akan lebih tinggi dari Upah Minimum Regional (UMR).
"Ya harapan kita lebih lah ya, lebih dari UMR. Sedang disimulasikan ya. Saya belum berani nyebut angka tapi sudah ada sih beberapa," ujarnya.
Sementara itu, proses pendaftaran guru Sekolah Rakyat belum dibuka. Pemerintah masih melakukan pemetaan terhadap lokasi sekolah, calon siswa, dan ketersediaan tenaga pendidik di wilayah sekitar.
Saat ini, terdapat 53 titik di berbagai daerah di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai lokasi awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
"Sekarang ini di 53 tempat sudah dipetakan itu. Sekarang dalam proses Kementerian Dikdasmen dengan kita sudah ada komunikasi untuk memetakan data guru-guru yang berada di sekitar sekolah yang mau kita selenggarakan. Kita prioritaskan yang ada di Kabupaten," ujarnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti sebelumnya telah menegaskan guru yang akan direkrut wajib memiliki sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Selain itu, mereka harus siap untuk mengajar secara penuh waktu dan menetap di lingkungan sekolah, karena sistem Sekolah Rakyat dirancang berbasis asrama atau boarding school.
Para guru juga akan ditugaskan mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Sistem kontraknya tidak melalui skema Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan perjanjian kerja individu antara guru dan pihak penyelenggara.
"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat)," kata Mu'ti.
Mengenai kepala sekolah, Mu'ti menyebut akan menyesuaikan dengan kapasitas murid di masing-masing lokasi. Bisa jadi, satu kepala sekolah akan membawahi unit pendidikan dari jenjang SD hingga SMA dalam satu kompleks Sekolah Rakyat.
Terkait Kepala Sekolah, menurutnya dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya. Bisa disatu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA. (*)
Editor: Rafika
