Penulis: Rafika
Presisi.co - Pemerintah Indonesia tengah merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya memberlakukan tarif 32% untuk barang asal Indonesia yang masuk ke Negeri Paman Sam tersebut.
Head of Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji secara mendalam dampak ekonomi dari kebijakan tersebut.
"Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh pemerintah US," kata Hasan kepada wartawan, Jumat (4/4/2025), dilansir dari Suara.com.
Selain menganalisis dampaknya, pemerintah juga telah mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington untuk melakukan negosiasi langsung.
"Paralel dengan itu, pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat," katanya.
Hasan juga menegaskan pemerintah berupaya meningkatkan daya saing produk lokal dengan merampingkan regulasi. Langkah ini bertujuan agar produk Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional, termasuk Amerika Serikat.
"Di dalam negeri sendiri pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indoensia bisa lebih kompetitif," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump pada tanggal 2 April 2025 mengumumkan kebijakan perdagangan baru yang mencakup penerapan tarif resiprokal terhadap lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia dan anggota Uni Eropa.
Berdasarkan kebijakan yang mulai berlaku pada 9 April 2025 ini, Indonesia dikenai tarif sebesar 32 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tarif dasar 10 persen yang sebelumnya diberlakukan secara umum. Kenaikan ini diperkirakan akan berdampak besar terhadap ekspor utama Indonesia ke AS, seperti elektronik, tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, serta produk perikanan. (*)
Editor: Rafika
