Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda dalam rapat pembahasan sektor pariwisata. Ia menilai hal ini sebagai bentuk ketidakseriusan dalam mengembangkan potensi wisata di Kota Tepian.
“Saya menyayangkan sikap Kadisporapar yang tidak pernah hadir dalam rapat komisi. Sejak saya menjabat di Komisi II, saya tidak pernah melihat kepala dinasnya datang,” ujar Iswandi pada Senin, 10 Maret 2025.
Selain masalah absensi pejabat terkait, Iswandi juga menyoroti ketimpangan anggaran pariwisata. Dari total Rp64 miliar anggaran yang dikelola Disporapar, hanya Rp4 miliar yang dialokasikan untuk sektor pariwisata.
“Karena dinas ini digabung dengan pemuda dan olahraga, pariwisata jadi terabaikan. Masa dari Rp64 miliar, hanya Rp4 miliar yang dialokasikan ke pariwisata? Gimana mau maju kalau begini?” tegasnya.
Iswandi berharap pada tahun 2025, anggaran pariwisata bisa ditingkatkan agar lebih optimal dalam mengembangkan destinasi wisata di Samarinda. Ia bahkan mengusulkan agar Dinas Pariwisata dipisahkan dari Disporapar demi efektivitas pengelolaan.
“Selama setahun, hanya Rp4 miliar yang dialokasikan. Ini timpang sekali. Kita harus diskusikan ulang, kalau perlu, pisahkan saja pariwisata dari dinas ini,” katanya usai rapat dengan Disporapar Samarinda.
Ketimpangan anggaran ini juga dinilai bertolak belakang dengan upaya DPRD yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di satu sisi, kita sedang menyusun Raperda untuk mendukung sektor wisata, tapi di sisi lain, anggarannya justru minim. Ini sangat kontradiktif,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
