Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Samarinda mulai memverifikasi klaim capaian kinerja pemerintah kota, khususnya pada indikator Kota Layak Huni dan layanan infrastruktur.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan verifikasi dilakukan melalui pemanggilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencocokkan data dalam LKPJ 2025 dengan kondisi di lapangan.
“Kami memverifikasi apakah data dan klaim yang disampaikan dalam LKPJ itu benar, baik dari sisi metodologi maupun fakta di lapangan,” ujarnya usai rapat di Ruang Rapat Lantai 2 DPRD Samarinda, Kamis 16 April 2026.
Ia menyebut, dalam laporan tersebut capaian indikator Kota Layak Huni hampir menyentuh 100 persen. Bahkan, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) diklaim mencapai 100 persen.
Namun demikian, Abdul Rohim menilai terdapat indikasi kesenjangan antara data yang dilaporkan dengan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.
“Apa yang dirasakan dengan visual yang dilihat oleh masyarakat ini kadang-kadang antara angka dengan apa yang dilihat terasa ada gap-nya. Misalnya masih ada banjir, kebersihan kota yang belum optimal, hingga kabel yang semrawut,” jelasnya.
Meski begitu, ia menegaskan Pansus belum menarik kesimpulan akhir. Saat ini proses masih berada pada tahap pengumpulan dan pendalaman data.
“Kami belum bisa menyimpulkan. Sementara ini hipotesis kami ada kesenjangan antara data dan fakta, tapi itu perlu dibuktikan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pansus akan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya.
“Hasil akhir baru bisa kami simpulkan setelah seluruh proses selesai, mulai dari pemanggilan OPD hingga verifikasi lapangan,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
