Penulis: Rafika
Presisi.co - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres memperingatkan adanya indikasi pembersihan etnis di Gaza di tengah polemik usulan Presiden AS, Donald Trump pada Rabu (6/2/2025).
Dalam konferensi pers di Gedung Putih sehari sebelumnya, Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejutkan banyak pihak dengan mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza dengan "kepemilikan jangka panjang" dan merelokasi seluruh penduduknya.
Usulan yang memicu kegemparan publik internasional ini disampaikan setelah sebelumnya Trump beberapa kali menyerukan agar warga Gaza direlokasi ke Yordania atau Mesir.
"Pada hakikatnya, pelaksanaan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina adalah tentang hak orang Palestina untuk hidup sebagai manusia di tanah mereka sendiri," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya di hadapan komite PBB yang menangani hak-hak orang Palestina, dilansir dari Suara.com.
Namun, ia menambahkan, "kita telah melihat realisasi hak-hak itu terus-menerus menjauh dari jangkauan."
"Kita telah melihat dehumanisasi dan iblisisasi sistematis yang mengerikan terhadap seluruh rakyat," kata Guterres.
Guterres juga menegaskan meskipun serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 tidak dapat dibenarkan, respons Israel yang menghancurkan Gaza juga tidak bisa diterima.
Menanggapi usulan Trump, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, memberikan pernyataan tegas bahwa "setiap pemindahan paksa orang sama saja dengan pembersihan etnis."
"Sangat penting bagi kita untuk tetap setia pada dasar hukum internasional. Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis."
Setelah gelombang kritik global, pejabat di pemerintahan Trump pada Rabu menyatakan bahwa jika ada relokasi warga Palestina dari Gaza, itu hanya bersifat sementara selama proses rekonstruksi wilayah yang hancur akibat konflik.
Selain itu, mereka menegaskan bahwa Trump tidak memiliki rencana untuk mengerahkan pasukan AS guna merealisasikan rencana tersebut.
Sementara itu, Guterres tetap teguh pada pendiriannya bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.
"Setiap perdamaian yang langgeng akan membutuhkan kemajuan yang nyata, tidak dapat diubah, dan permanen menuju solusi dua negara, mengakhiri pendudukan, dan pembentukan Negara Palestina yang merdeka, dengan Gaza sebagai bagian integralnya," katanya.
Sebagai bagian dari upaya diplomatik, utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyerukan diadakannya konferensi internasional yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni.
Acara tersebut akan dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis dengan tujuan membahas penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Meskipun serangan militer Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah utara Gaza, termasuk Kota Gaza, ratusan ribu warga Palestina tetap memilih kembali ke daerah tersebut sejak akhir Januari.
Hampir seluruh infrastruktur sipil, termasuk rumah, rumah sakit, dan sekolah, mengalami kerusakan parah akibat perang yang berlangsung lebih dari 15 bulan.
Mansour menegaskan kembali penolakan warga Palestina terhadap rencana Trump untuk mengambil alih Gaza.
"Kami tidak akan meninggalkan Gaza," katanya. "Itu adalah bagian dari tanah air, dan kami tidak memiliki tanah air selain Negara Palestina." (*)
Editor: Rafika
