Penulis: Opini
Presisi.co - Debat calon gubernur dan wakil gubenur di Provinsi Kalimantan Timur telah menciptakan suasana elektoral Pilgub Kaltim yang dinamis. Duet Isran Noor dan Hadi Mulyadi, serta Rudy Masud dan Seno Aji membawa beberapa topik penting ke permukaan selama debat berlangsung. Salah satunya adalah soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, yang merupakan salah satu tema sentral dalam debat ini.
Pasangan calon kedua, Rudy Masud dan Seno Aji, secara spesifik menyoroti tingginya angka pengangguran di Kalimantan Timur sebesar 5,31%. Pertanyaan mereka yang relevan adalah Apakah alokasi dana APBD tidak tepat sasaran ataukah pemerintah tidak memiliki program yang jelas untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran?
Dalam responsnya, Isran Noor menjelaskan bahwa meningkatkan pendapatan daerah tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ia juga menegaskan bahwa tujuan pemerintahan adalah mencapai target yang sudah ditetapkan, tanpa ada hubungan langsung antara anggaran besar dan tingginya angka pengangguran.
Namun, argumen ini dirasa kurang meyakinkan oleh Rudy Masud. Ia menambahkan bahwa meskipun APBD Kaltim sangat besar, namun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai triliunan rupiah, yang hanya bertumpuk tanpa digunakan efektif demi pembangunan infrastruktur dasar maupun sosial ekonomi masyarakat.
Rudy Masud juga menawarkan solusi alternatif yaitu Program Pendidikan Gratis Pol (Gratispol). Ia percaya bahwa pendidikan gratis dapat menjadi titik tolak untuk mengatasi angka pengangguran tinggi dengan cara membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Meskipun ide ini belum sempurna, namun ia menunjukkan minat nyata untuk mengubah paradigma pembangunan daerah dengan fokus pada investasi manusia sebagai prioritas utama.
Isran Noor, paslon lawan Rudy-Seno, memberikan respons yang unik saat menanggapi kritik soal SILPA. Ia mengklaim bahwa SILPA lebih baik daripada uang APBD yang dikorupsi. Alasan dasarnya adalah Peraturan Gubernur Nomor 49 yang mensyaratkan proyek-proyek harus melalui proses tender. Proses tender inilah yang menyebabkan SILPA mencapai triliunan rupiah tanpa ada indikasi korupsi.
Meski argumen ini tampak logis dari sudut pandang legalitas administratif, namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah proses tender benar-benar efektif? Ataukah ada celah-celah yang memungkinkan praktik korupsi?.
Debat Pilgub Kaltim tentang APBD dan pengangguran menunjukkan betapa kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi provinsi ini. Pasangan calon Rudy-Seno dan Isran-Hadi telah membuka dialog yang sangat penting tentang efektivitas alokasi dana APBD dan dampaknya terhadap masyarakat. Meskipun masih banyak tantangan yang perlu dipecahkan, debat ini telah menegaskan bahwa investasi manusia dan infrastruktur dasarlah yang paling esensial untuk menggerakkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat Kalimantan Timur, kami berharap kedepannya pemerintah akan lebih transparan dan partisipatif dalam mengelola APBD, serta prioritas investasi akan dialokasikan secara bijak demi kesejahteraan umum. Semoga diskusi politik ini akan terus berlanjut dengan semakin kuatnya dedikasi para politisi untuk membangun Provinsi Kalimantan Timur yang lebih sejahtera dan mandiri. (*)
Penulis: Johantan Alfando W.S M.I.Kom, Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
Catatan Redaksi:
Opini ini adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Presisi.co
