Penulis: Rafika
Samarinda, Presisi.co - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, berbicara banyak mengenai isu krusial pembangunan dalam diskusi politik bertajuk “Siapa Bakal Calon Wakil Wali Kota Layak Dampingi Andi Harun” yang digelar di Setiap Hari Kopi, Jalan Ir. Juanda, Samarinda, Sabtu (22/6/2024) malam.
Diskusi ini disaksikan oleh mahasiswa, perwakilan organisasi masyarakat, hingga masyarakat yang sukarela datang demi menyimak pembicaraan dinamika politik menjelang Pilkada.
Pada kesempatan ini, Andi Harun memaparkan pertumbuhan penduduk Kota Samarinda mencapai 1,4 persen per tahunnya yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,6 persen untuk tahun 2023.
“Angka yang tidak mudah dicapai oleh daerah yang belum lama ini mengalami covid dan berbagai macam hambatan untuk bisa mencapai pertumbuhan,” papar Andi Harun.
Ia menambahkan angka pertumbuhan ekonomi tersebut melampaui pencapaian pertumbuhan ekonomi Kaltim yang berada di angka 6 persen dan nasional yang hanya sekitar 5,3 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski IKN belum resmi dihuni masyarakat, Andi Harun menyebut arus urban ke daerah-daerah penyangga IKN sudah mulai tampak.
“Tingkat hunian hotel di Samarinda itu (dapat) berkah (juga), di atas rata-rata 80 persen. Inilah yang mendorong pertumbuhan regional kita, termasuk Samarinda mendapatkan manfaat secara ekonomi,” ungkapnya.
Tentu IKN bukan menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda mencapai angka 8,6 persen.
Andi Harun menyebut pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor kepemimpinannya sebagai wali kota Samarinda.
“Ada Sekwan, ada Sekda, belasan ribu pegawai ASN dan non ASN yang ikut berperan dalam mewujudkan pencapaian sekarang,” jelas Andi Harun.
Menurutnya, jika variabel-variabel pembentuk ini terus dipertahankan hingga tahun-tahun yang akan datang, siapapun pemimpin kotanya, pasti akan membawa Samarinda menuju arah yang lebih baik.
Lebih lanjut, Andi Harun mengutip pernyataan ahli geografi asal Jerman, Frederich Ratzel, yang mengatakan bahwa pembangunan itu dapat diibaratkan sebagai organisme atau makhluk hidup yg membutuhkan ruang hidup.
“Ketika leadership para stakeholder yang terlibat di dalamnya menjaga ruang-ruang hidup organisme sehingga bisa hidup dengan baik, maka semua dalam kawasan hidup itu terjadi harmonisasi dalam masing-masing pergerakannya,” urainya.
Di sisi lain, Andi Harun juga menanggapi pertanyaan dari seorang masyarakat mengenai isu Daerah Otonomi Baru (DOB) Samarinda Seberang. Ia menuturkan di awal kepemimpinannya, sempat ada yang meminta pemekaran daerah tersebut bahkan sudah terbentuk tim yang mengurusi hal itu.
“Pendapat saya dulu awal pemerintahan saya pimpin sampai hari ini tidak berubah, saya tidak setuju DOB Samarinda Seberang,” tegasnya.
Menurutnya, pembentukan DOB tidak bisa menjadi euforia semata. Melainkan harus melalui kajian dan analisis mendalam.
“Karena kajian yang ada sekarang masih terkesan kajian politis,” ucap pria kelahiran Sulawesi Selatan 51 tahun lalu itu.
“Jangan-jangan antitesa kita ingin mensejahterakan malah semakin memperlambat kesejahteraan masyarakat,” tambahnya menegaskan.
Terlebih, pembentukan DOB membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah harus mengucurkan dana untuk membangun kantor Wali Kota/Bupati, gedung DPRD, gedung berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk dana untuk mengadakan pemilihan umum dan menggaji pegawai.
“Nggak tahu kalau ke depan ada kajian yg lebih objektif, yang digagas oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan politis, bahwa memang Samarinda Seberang itu mampu dan layak untuk berdiri sebagai sebuah daerah otonomi baru,” tutupnya.
Andi Harun juga sempat menyinggung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Namun pada saat ini, wacana pembentukan DOB terganjal oleh moratorium (pemberhentian sementara) pemekaran DOB. (*)
Penulis: Rafika
Editor: Ridho M
