Penulis: Redaksi Presisi
Penajam Paser Utara, Presisi.co - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar diskusi terkait pembahasan draf akhir Voluntary Local Review Sustainable Development Goals (VLR SDGs) atau tinjauan sukarela untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Argomulyo, Penajam Paser Utara, Selasa (14/5/2024).
Sebelumnya, VLR SDGs telah diluncurkan Badan Otorita pada medio Februari 2024 lalu di Bangkok, Thailand, di tengah rangkaian acara Forum Asia Pasifik ke-11.
VLR SDGs bakal menjadi peta jalan dalam rencana pembangunan IKN untuk mewujudkan kota cerdas, hijau, dan berkelanjutan.
“VLR IKN adalah salah satu instrumen untuk menyebarluaskan laporan pencapaian SDGs IKN dan dampak ke depan baik untuk IKN maupun wilayah sekitarnya ke khalayak yang lebih luas (internasional),” sebut Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, dalam rilis yang diterima presisi.co.
Bambang melanjutkan, VLR akan berfungsi menjadi semacam informasi awal (baseline) bagi pelaksanaan SDGs pada implementasi pembangunan IKN.
“Sebagai wilayah yang baru dibangun, penyusunan VLR ini menjadi unik, dan tentunya membutuhkan perspektif yang berbeda, karena selain akan menunjukkan komitmen Otorita IKN terhadap SDGs pada proses pembangunannya, namun juga bagaimana menjamin komitmen ini akan dijalankan secara konsisten,” ungkap Bambang.
“VLR akan menggambarkan bagaimana kondisi baseline wilayah dalam area IKN yang membandingkan dengan dan tanpa adanya IKN,” tambahnya.
Bambang Susantono juga mengatakan, Otorita IKN telah melokalisasi SDGs, dengan menggunakan Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Juncto Perpres 111 tahun 2022, sebagai dasar penyusunan Rencana Induk IKN.
“Berdasarkan hal ini, Otorita IKN berinisiatif untuk menyusun laporan VLR, berdasarkan perencanaan dan proses sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara,” lanjut Bambang.
Sejumlah manfaat-manfaat terkait disusunnya VLR SDGs IKN juga diutarakan Bambang, antara lain: VLR menerjemahkan SDGs menjadi solusi konkret; VLR melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara transparan dan partisipatif; VLR memupuk dialog dengan realitas wilayah di tingkat internasional dan membantu menjadi bagian dari gerakan global untuk melokalkan SDGs; VLR merupakan titik awal untuk proses pemantauan lokal untuk SDGs; VLR memperkenalkan potensi dan kemajuan daerah ke kancah internasional (Ajang Promosi Daerah) dan VLR membuka peluang kemitraan baru di level global.
“Dengan demikian, penyusunan VLR diharapkan dapat meningkatkan inisiatif lokal dalam pelaksanaan SDGs, terutama dalam menyelesaikan gap yang masih ada, dan mempermudah implementasi program yang berkelanjutan” tandas Bambang.
Sementara itu, Gita Shabarwal selaku Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia mengemukakan, dirinya menyoroti tiga aspek yang ada dalam VLR yang dibuat oleh Otorita IKN.
“Pertama, Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan mendorong investasi infrastruktur di seluruh kabupaten. Kedua, Nusantara bertujuan untuk menjadi 'kota hutan lestari' dengan 65 persen hutan tropis dipulihkan di wilayah ibu kota. Dan ketiga, VLR merekomendasikan untuk memperkuat kesetaraan gender sambil memprioritaskan inklusi sosial untuk memastikan perempuan, penyandang disabilitas, generasi muda dan lansia mendapatkan manfaat dari program pembangunan, termasuk kota ramah anak,” terang Gita.
Gita Shabarwal juga menyebut, PBB melalui 13 perangkatnya, termasuk ESCAP, UNDP, UNIDO, UNHABITAT, dan UNICEF, mendukung transformasi hijau di Ibu Kota Nusantara.
Masih dalam rilis tersebut, Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan Otorita IKN, Diani Sadiawati menjelaskan peran VLR SDGs IKN Tahun 2024. Serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat lokal yang akan menghuni IKN.
“Dokumen ini menjadi peta jalan komitmen awal Otorita IKN untuk menjaga kelestarian alam, memberdayakan masyarakat, dan biodiversitas. Oleh karena itu, masukan dan konfirmasi akan data dan informasi dari stakeholder dan masyarakat lokal sangat penting untuk membentuk dokumen VLR yang sempurna dan menjadi aksi jalan yang tepat sasaran,” ucap Diani.
Diinformasikan, pembahasan draf akhir VLR SDGs dihadiri sekitar 600 orang, baik secara luring maupun daring.
Pesertanya berasal unsur masyarakat lokal, perguruan tinggi, filantropi, hingga perwakilan pemerintah daerah. Kemudian kelompok perempuan, difabel, karang taruna, dan adat. (*)
