Penulis: Sonia
Samarinda, Presisi.co – Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah merespons soal isu koalisi partai besar di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tujuan Jokowi membuat koalisi besar agar tetap meneruskan kekuasaannya. Meskipun dia sudah tidak lagi menjadi presiden.
“Sebenarnya ini bukan dinastinya ya tapi wacana tentang koalisi besar ala Jokowi” tuturnya. Selain membentuk koalisi, Jokowi dinilai membawa keluarganya memimpin sebuah daerah. Hal inilah yang membuat isu 'Dinasti Politik' dinilai menempel di diri Jokowi.
Sebut saja sang menantu Bobby Nasution yang dirumorkan maju Pilkada Sumatera Utara, Kaesang di Pilkada Solo, Erina Gudono di Pilkada Kab. Sleman. Bahkan wacana koalisi besar yang menjadi faktor pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Dengan ragkaian fakta tersebut, pria yang akrab disapa Castro ini menilai ada yang tidak beres dengan sistem pemerintahan saat ini. Belum lagi saat mendengar ada yang membela perbuatan dinasti tersebut dengan alasan kinerja Jokowi baik selama ini.
“Respon mengenai satu keluarga memimpin negeri ini diterima baik oleh masyarakat ya karena mereka tidak paham konsep koalisi sistem pemerintahan kita “ tegasnya
Belum lagi ada yang mengatakan bahwa dinasti politik itu tidak ada karena UUD 1945 Pasal 28D Ayat 3 menyebut semua warga negara Indonesia memperolah kesempatan yang sama di pemerintahan. Jika dibatasi siapa yang maju maka akan bertentangan dengan hak konstitusi.
"Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pelanggaran hak konstitusional tidak ada hubungannya dengan usaha yang dilakukan Jokowi terhadap semua partai politik, tidak ada relevansinya” tutupnya
