Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co -Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera membongkar bangunan Pasar Pagi Samarinda.
Namun, sebanyak 48 ruko bangunan milik warga yang juga telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) protes.
Untuk itu, Pemkot Samarinda bertemu dengan para pemilik ruko tanggal 20 Desember 2023.
Salah satu pemilik ruko yang bernama Budi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas sosialisasi terkait rencana pembebasan tanah dan bangunan. Namun pertemuan tersebut belum menemukan titik terang lantaran masih mendapat penolakan.
“Kami kemarin diberikan opsi tukar guling, jadi dapat kios di dalam pasar yang baru nanti tapi kami jelas menolak karena itu kan statusnya hanya HGB (Hak Guna Bangunan), ujar Budi, Senin (1/1).
Sejak awal, Pemkot Samarinda tak melibatkan para pemilik bangunan. Meskipun bangunan berstatus SHM.
“Padahal pemerintah sudah tahu kalau toko kami bakal terdampak, tapi kami tidak ada diajak diskusi dalam perencanaan pembangunan,” tuturnya.
Meski telah diberikan opsi oleh Pemkot Samarinda, Budi tetap tegas menolak perencanaan ini karena merasa dirugikan.
Dirinya meminta agar Pemkot Samarinda dapat membatalkan perencanaan tersebut.
“Kami harap pemerintah bisa bijak, karena kami juga tidak mungkin melawan. Namun untuk saat ini kami masih menolak meskipun pemerintah sudah menawarkan opsi,” ujar Budi.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan bahwa rencana ini tak dapat ditunda. Sebab, rencana pembangunan ini telah melalui tahap perencanaan yang matang.
"Mungkin ke-48 (ruko) ini belum mendengar penjelasan lengkap dari pemerintah dan kita akan jelaskan. Bahwa pada akhirnya juga pembangunan ini berdampak pada remanajemen lainnya," kata Andi Harun.
Andi Harun berharap baik pihak pemerintah maupun para pemilik SHM dapat menemukan keputusan tepat.
"Karena kita ingin pemerintah dan pemilik SHM sama-sama berpikir tentang perspektif jangka panjang," pungkasnya.
