Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Anggota DPRD Kaltim bersuara lantang terkait dengan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kaltim. Hal ini dikarenakan pemerintah dinilai mengabaikan pengadaan fasilitas pendidikan bagi SMAN/SMKN di kecamatan-kecamatan di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terisolir), termasuk pula merehabilitasi bangunan sekolah yang rusak.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, Kamis (16/11/2023).
Menurut politisi yang berasal dari Dapil Kutai Barat dan Mahakam Hulu ini, kesan yang dirasakan, termasuk yang dirasakan pula oleh anggota DPRD lainnya adalah, Dinas Dikbud mengabaikan pengadaan fasilitas sekolah, seperti meubeler dan memperbaiki bagian-bagian bangunan sekolah yang rusak, disebabkan letak sekolah yang jauh ke pedalaman dan di perbatasan, dan ada pula kesan like and dislike dengan kepala sekolah di daerah 3T.
“Ada pejabat di Dinas Dikbud yang tak suka dengan kepala sekolah, maka sekolah tersebut tidak dikasih apa-apa bertahun-tahun, meubeler (meja-kursi) rusak tak diganti. Bangunan sekolah rusak tak dialokasikan anggaran untuk merehabnya,” kata Veridiana.
Sebaliknya, pejabat yang suka dengan kepala sekolah, umumnya dengan kepala sekolah di perkotaan, mendapat alokasi anggaran tak putus-putusnya setiap tahun anggaran baru, untuk digunakan membeli meubeler, menambah alat penunjang laboratorium, memperbaiki gedung sekolah yang rusak, dan menambah ruang kelas belajar baru.
“Kita minta keadilan, SMAN/SMKN di daerah 3T dapat alokasi anggaran yang sama dengan sekolah di kota-kota. Itu lah yang kami suarakan di DPRD ini,” tegas Veridiana yang juga Ketua Komisi III DPRD Kaltim.
Menurut Veridiana, ia mengajak Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik melakukan kunjungan kerja ke Kutai Barat dan Mahulu, agar bisa melihat langsung bahwa daerah di pedalaman dan perbatasan tak mendapat alokasi anggaran yang memadai dari APBD Kaltim. Akibatnya kesenjangan pembangunan terus berlangsung di Kaltim.
Berdasarkan dokumen proyek tahun anggaran 2023 yang diperoleh Niaga.Asia, benar adanya, Dinas Dikbud lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk SMAN/SMKN di perkotaan, sedngakan anggaran untuk sekolah di pedalaman dan perbatasan lebih banyak bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Kaltim, yakni sebanyak 48 proyek.
