Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mengatakan bahwa terkait besaran anggaran pengurus DBON Kaltim tersebut tentunya perlu dilihat juga dari seberapa besar prestasi olahraga di Kaltim selama ini.
“Nanti kita lihat dulu apakah penggunaan anggaran yang dialokasikan selama ini sudah sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Kaltim atau tidak. Kalua susah sesuai tentu tidak ada persoalan,” ujar Puji.
Menurut Puji, yang perlu dipertanyakan, jika alokasi anggaran sebesar itu ternyata tidak diikuti dengan peningkatan prestasi. Sehingga hal yang wajar saja jika masyarakat mempertanyakan itu.
Terkait apakah ada upaya untuk melakukan pemanggilan pengurus DBON Kaltim untuk mendapatkan klarifikasi penggunaan anggaran tersebut. Namun Puji mengatakan akan dilakukan rapat terlebih dahulu di internal komisi.
“Karena terkait olahraga ini memang masuk di komisi IV. Tapi terkait keputusan besaran anggaran itu sebenarnya ada di Banggar (Badan Anggaran),” terangnya
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Marthinus juga menyoroti terkait besaran honor Tim Koordinasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim yang mencapai 20 persen dari total dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Seharusnya ini perlu dikaji ulang. Saya minta BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Perwakilan Kaltim benar-benar mengaudit keajarannya, karena banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait besaran anggaran tersebut, bahkan sudah banyak muncul di media massa” ungkap Marthinus.
Untuk memperjelas penggunaan anggaran tersebut, Marthinus mendorong Komisi IV DPRD Kaltim untuk segera memanggil semua pengurus DBON, sehingga bisa memberikan klarifikasi secara jelas kepada DPRD terkait seperti apa alur penggunaan anggaran tersebut melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Karena informasi yang mencuat di media anggaran tersebut terlalu besar. Apakah tidak menjadi polemik di kemudian hari. Jadi sebenarnya kita menghindari itu, lebih baik diaudit memang dari sekarang. Apakah penggunaan anggaran yang dihibahkan oleh pemerintah selama ini sudah sesuai aturan atau tidak?,” ujar Politikus PDI-Perjuangan ini.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Marthinus, dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati menyoroti anggaran yang diterima TK
Koordinasi Desain Besar Olahraga Nasional (TK DBON) Provinsi Kaltim, dimana tahun 2022 sebesar Rp5 miliar dan di tahun 2023 sebesar Rp31 miliar.
“TK DBON Kaltim dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim dan Inspektorat Wilayah Kaltim,” kata Seno Aji.
Menurut Seno, TK DBON mengurus 14 cabor, khususnya mengurus atlet junior. Setelah ditemukan atlet junior, termasuk di SKOI, setelah menjadi senior diserahkan DBON ke KONI Kaltim.
“Sekarang ini yang jadi masalah mekanisme penggunaan dana yang mereka kelola,” ucapnya, tanpa menyebut apakah TK DBON Kaltim sudah membuat desain pembinaan olahraga 14 caobor yang jadi tanggungjawabnya.
