Penulis: Cika
Presisi.co - Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) mengkhawatirkan dampak dari penyerapan anggaran yang minim pada tahun 2023. Mereka menilai bahwa banyaknya kegiatan yang dikerjakan bersamaan pada akhir tahun, terutama dalam bidang infrastruktur, bisa menimbulkan langkanya bahan material dan terjadinya peningkatan harga.
Hal ini disampaikan oleh Perwakilan dari Fraksi AKB Basti Sangga Langi dalam Rapat Paripurna ke 22 yang digelar pada Jumat (04/08/2023) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim. Rapat ini membahas nota penyampaian pemerintah terkait rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Fraksi AKB melihat bahwa penyerapan anggaran tahun 2023 masih sangat minim, sehingga menyebabkan banyaknya program yang tidak bisa diterapkan sesuai dengan jadwal. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, penyerapan anggaran APBD terealisasi sebesar Rp 1,556 triliun dari alokasi belanja APBD sebesar Rp 5,912 triliun atau presentasi realisasi adalah 26,33 persen.
“Seharusnya pada triwulan II penyerapan anggaran sudah berada pada angka 50 Sehingga hal ini bisa menjadi salah satu indikator penyerapan anggaran selanjutnya di triwulan III dan IV,” ucap Basti Sangga Langi.
Fraksi AKB juga menyebut bahwa rancangan perubahan KUA-PPAS 2023 memproyeksikan peningkatan pendapatan daerah dari Rp 5,945 triliun menjadi Rp 7,41 triliun, atau naik sebesar Rp 1,465 triliun dengan presentasi peningkatan mencapai 79,36 persen. Sementara itu, belanja daerah juga diproyeksikan meningkat dari Rp 5,912 triliun menjadi Rp 9,070 triliun, atau naik sebesar Rp 3,158 triliun dengan presentasi peningkatan sebesar 65,18 persen, termasuk pembiayaan daerah yang bersumber dari surplus sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2022 sebesar Rp 1,579 triliun.
Fraksi AKB menyarankan agar pemerintah daerah dapat memprioritaskan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama infrastruktur dasar, baik jalan dan jembatan, mengingat masih banyaknya akses penghubung dari satu desa ke desa lain yang rusak dan termasuk penyelesaian pelabuhan yang bisa berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
“Jaringan air bersih perkotaan yang dapat meningkatkan kesehatan warga, dan penanganan banjir yang dapat mengurangi kerusakan fasilitas hunian dan kerugian warga untuk mencapai motto kota Sangatta Tercinta ini,” pungkasnya.
