Penulis: Cika
Presisi.co - Rapat Sidang Paripurna ke 22 DPRD Kutai Timur (Kutim) berlangsung pada Jumat (4/8/2023) di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim. Rapat ini membahas Nota Pengantar Pemerintah Tentang Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh Bupati Ardiansyah sehari sebelumnya.
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi di DPRD Kutim menyampaikan tanggapan dan catatan mereka terkait nota pengantar tersebut. Secara umum, fraksi-fraksi setuju dengan nota pengantar, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian mereka.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah lambannya penyerapan anggaran hingga semester kedua ini. Dari total anggaran 5,912 triliun, baru 26,33 persen atau 1,556 triliun yang terserap. Angka ini bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi KUA - PPAS Perubahan 2023 yang mencapai 9,070 triliun, yang berarti hanya 17,16 persen yang terserap hingga semester kedua ini.
Fraksi-fraksi juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran dalam waktu lima bulan yang tersisa. Mereka menyoroti beberapa alokasi anggaran yang penting, seperti gaji TK2D, gaji dan tambahan tunjangan penghasilan (TPP) PPPK penerimaan 2022 dan TPP PNS, penyediaan air bersih, pengadaan dan peningkatan jalan antar desa dan jalan tani, penyelesaian pembangunan pelabuhan Kenyamukan, jembatan penghubung antar desa dan penataan kawasan ibukota kabupaten.
Fraksi-fraksi juga menyarankan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor-sektor lain selain pertambangan dan perkebunan, mengingat situasi dan kondisi dunia yang tidak menentu.
Ketua DPRD Kutim Joni mengapresiasi tanggapan dan catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.
“Kita berharap anggaran yang besar ini bisa direalisasikan dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab Pemkab Kutim kepada masyarakat. Kita tidak mau banyak program yang gagal dilaksanakan karena ketidak cakapan kita mengelola anggaran,” katanya.
Rapat Paripurna dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Didi Herdiansyah yang mewakili Bupati Kutim, dan 21 anggota DPRD Kutim.
