Penulis: boy
Presisi.co - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan listrik menjadi salah satu program prioritas yang ingin dicapai selama masa pemerintahannya.
Hingga tahun 2023, rasio elektrifikasi (RE) desa se-Kaltim sudah mencapai 1.692 sambungan. Di awal pemerintahannya, Isran memang gencar membangun Pembangkit Listrik Tenaga Suraya (PLTS) hingga ke pelosok desa. RE Kaltim per tahun 2018 diketahui baru mencapai 85,75 persen. Tahun berikutnya, meningkat menjadi 88,93 persen.
Kemudian pada 2020 meningkat lagi menjadi 90,21 persen, lalu berlanjut meningkat pada 2021 menjadi 91,98 persen, dan pada 2022 sudah menyentuh 93 persen.
"Listrik merupakan kebutuhan paling mendasar setelah air bersih. Jika kedua kebutuhan ini terpenuhi, maka taraf hidup masyarakat meningkat dan sejahtera," kata Isran Noor.
Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Munawwar membeberkan, pembangunan PLTS merupakan bagian upaya pihaknya mewujudkan Visi Kaltim Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.
"Insyaallah 1.692 sambungan listrik tuntas tahun ini," sebutnya, Senin (31/7/2023).
Munawwar merinci, desa penerima program pembangunan PLTS pada tahun 2021 di antaranya Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kukar, untuk Desa Enggelam sambungan 201 rumah dengan kapasitas PLTS 83,16 Kwp. Desa Ketibeh 91 unit dengan kapasitas PLTS dibangun 47,04 Kwp.
Kemudian pada tahun 2022 di Kecamatan Muara Kaman, Kukar untuk Desa Menamang Kanan sambungan 275 rumah dengan kapasitas 100 Kwp dan Desa Menamang Kiri 50 Kwp dengan sambungan 102 unit.
Selanjutnya, di tahun 2023 pembangunan PLTS Komunal Off-grid dilaksanakan di Desa Deraya dan Lemper, Kecamatan Bongan, Kutai Barat, sambungan 156 unit. Di Kecamatan Kelay, Berau 91 unit sambungan. Termasuk, revitalisasi PLTS Komunal Off-grid Desa Labuang Kallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Paser, 290 unit sambungan.
Jumlah tersebut dikatakan Munawwar belum termasuk dukungan dari program CSR yang dibangun perusahaan di masing-masing wilayah operasional.
"Kita memang harus berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ini," pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
