Penulis: Nelly Agustina
Samarinda, Presisi.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Kota Samarinda terkait Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah dan turut hadir Asisten III Pemkot Samarinda Ali Fitra Noor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Hermanus Barus, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Ibrohim, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Ananta Fahrurrozi dan Anggota TAPD Kota Samarinda.
Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Utama, Lantai 2 Gedung DPRD Kota Samarinda di Jalan Basuki Rahmat pada Selasa 25 Juli 2023.
Helmi mengatakan bahwa rapat kali ini merupakan asumsi untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2024. Hal ini merupakan syarat untuk APBD Perubahan 2023. Pemkot menargetkan akan mencapai anggaran hingga Rp 750 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai akhir tahun 2023 yang sementara masih berjalan, sedangkan minimal pencapaian PAD 2023 sebesar Rp 636 miliar.
“Belum final, Bulan Agustus 2023 akan finalisasi, kita masih bicara asumsi untuk sementara,” ungkapnya.
Helmi mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi pencapaian PAD Pemkot Samarinda yang berangsur naik secara signifikan. Secara perencanaan pada tahun 2024 asumsinya akan menargetkan PAD hingga Rp 700 miliar.
“Tapi kami sangat apresiasi kinerja Pemkot Samarinda untuk terus meningkatkan PAD,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten II Pemkot Samarinda Ali Fitra Noor mengungkapkan secara keseluruhan untuk KUA pendapatan Kota Samarinda sebesar Rp 3,9 triliun begitupun dari sisi anggaran belanja. Hal ini akan mempengaruhi dalam menentukan besaran APBD Murni 2024. Besaran KUA pendapatan tersebut belum termasuk Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran (SiLPA).
“Ini akan menjadi pijakan untuk APBD 2024, jumlahnya sama antara pendapatan dan belanja, baik peruntukan infrastruktur dan non infrastruktur,” sebutnya.
Kepala Bapenda Kota Samarinda, Hermanus Barus mengatakan bahwa secara perencanaan PAD Kota Samarinda berasal dari pajak dan retibusi sebesar Rp 770 miliar dan Rp 3,130 triliun berasal dari dana transfer daerah. Paling besar berasal dari pajak baik pembangunan, hiburan dan didominasi oleh pajak penerangan jalan. Totalnya dari pajak sebesar Rp 590 miliar.
“Sisanya Rp 180 miliar berasal dari retibusi, dan lain-lain,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
