Agar Lebih Representatif, Komisi III DPRD Samarinda Dukung Rencana Pembangunan Kantor Baru BPBD
Penulis: Nelly Agustina
Senin, 17 Juli 2023 | 1.096 views
Samarinda, Presisi.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda gelar Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda terkait progress kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan rencana usulan kegiatan Tahun Anggaran 2024.
RDP ini dilaksanakan di Lantai 1, Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat pada Senin, 17 Juli 2023.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya mengatakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan BPBD Kota Samarinda akan mengusulkan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar. Sebelumnya, telah dianggarkan Rp 2,5 miliar pada APBD murni, sehingga totalnya menjadi Rp 6 miliar. Ia menjelaskan bahwa terdapat penambahan anggaran yang signifikan, pada 2024 akan terdapat penambahan anggaran sebesan Rp 13 miliar.
“Terdapat beberapa item yang baru nantinya, namun tidak ada yang terlalu krusial,” ungkapnya.
Angkasa menjelaskan bahwa pada 2023 BPBD Kota Samarinda sudah merencanakan pembangunan gedung baru yang bakal dibangun pada 2024. Hal ini dikarenakan gedung BPBD Kota Samarinda sudah sangat tertinggal dan tidak representatif, terlebih masih bergabung dengan Dinas Pemadam Kebarakan Kota Samarinda. Pihaknya mendukung wacana ini, pihaknya menyadari bahwa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis seperti kebencanaan harus lengkap agar lebih efektif dalam tanggap bencana.
“Kami sangat mendukung, sangat dibutuhkan untuk alokasi penanganan, pencegahan dan paska bencana,” ungkapnya.
Terkait serapan APBD Murni 2023, Angkasa katakan bahwa BPBD telah menyerap dengan baik hingga Juni 2023. Usulan penambahan anggaran pada APBD perubahan dibutuhkan untuk membangun rambu-rambu peringatan bencana agar masyarakat lebih peduli terkait kebencanaan. Selain itu, BPBD Kota Samarinda mengusulkan pengalokasian dana untuk drone yang bagus untuk menyusun topografi.
“Kami rasa tidak ada yang harus di khawatirkan, BPBD jelas membutuhkan semua yang diusulkan. Terlebih dananya juga pas sekali,” ungkapnya.
Menambahkan, Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso membenarkan pihaknya akan mengusulkan pengadaan dua drone yang fungsinya untuk menyusun topografi, menembus vegetasi sehingga dapat melakukan analisa terhadap longsor. Hal ini dikarenakan beberapa bulan terakhir terdapat bencana longsor di beberapa titik. Bahkan drone ini dapat mengukur tingkat longsor dan hal ini merupakan usulan langsung dari Wali Kota Samarinda.
“Karena terdapat dua bencana paling dominan di Samarinda, yaitu banjir dan longsor,” ungkapnya.
Selain itu, Suwarso katakan pihaknya akan menganggarkan kembali terkait bantuan stimulus pada korban untuk membangun rumah. Pihaknya tidak dapat mengusulkan anggaran perubahan yang besar karena sifatnya insidental. Anggaran Rp 3,5 miliar termasuk untuk membiayai pelatihan-pelatihan paska bencana dan membeli wc unit dengan mobil agar dapat dibawa ke tempat-tempat bencana.
“Tambahan paling urgen ya mobil Dalmas (Pengendalian massa) untuk melakukan evakuasi pada banjir yang tinggi,” pungkasnya. (*)