Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, bersama dengan para anggota DPRD lainnya, menghadiri pertemuan Penilaian Tahap III Verifikasi Tingkat Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 pada Jumat (31/3).
Kaltim telah mencapai tahap ketiga dalam penilaian PPD, yang merupakan upaya mengukur kemajuan daerah dalam perencanaan pembangunan serta inovasi. Tim penilai dari Kementerian PPN / Bappenas melakukan penilaian verifikasi tingkat provinsi di Kantor Gubernur Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti pentingnya penghargaan ini dalam merangsang pengembangan daerah. Salah satu hasil yang dapat dihasilkan dari penilaian ini adalah pemberian Dana Insentif Daerah (DID), yang merupakan bentuk apresiasi bagi daerah yang berhasil mencapai prestasi dalam perencanaan pembangunan dan inovasi.
"Pada prinsipnya, kita memberikan masukan yang bagus untuk membangun. Termasuk kita juga meminta benchmarking atau pembanding penilaian dari daerah lain," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif telah berjalan baik. Pemerintah daerah secara konsisten memberikan informasi kepada legislatif mengenai progres pembangunan di Kaltim.
"Sinergitas yang sudah baik ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pembangunan ke depan menjadi lebih baik," kata Seno Aji.
DPRD juga memberikan penilaian positif terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim. Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi nasional serta penurunan angka kemiskinan menjadi indikator prestasi yang diapresiasi. Meskipun terdapat indikator tertentu yang masih di atas rata-rata, seperti kasus stunting, upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut dinilai patut diapresiasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa penilaian PPD merupakan tahap ketiga dalam proses evaluasi. Ia juga menyebutkan bahwa Kaltim menjadi mitra utama dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Tim penilai dari pusat telah mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD, akademisi, LSM, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak terkait.
Tahun ini, Kaltim juga menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia dan Asia Pasifik yang berhasil melaksanakan program carbon fund dan menerima kompensasi dari Bank Dunia.
“Kita baru menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penggunaan dana karbon dari Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 20,9 juta. Dana karbon untuk Kaltim sudah masuk ke kas daerah minggu lalu,” beber Sri Wahyuni.
Adapun tim penilai utama yang hadir dalam penilaian ini terdiri dari para ahli dan praktisi di bidang perencanaan pembangunan, seperti Sumedi Andono Mulyo dari Kementerian PPN/Bappenas dan Prof Tommy Firman dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Penilaian ini menjadi peluang bagi Kaltim untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dan terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah. (*)
Penulis: Redaksi
