Penulis: Presisi 1
Presisi.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui ada 964 karyawan terlibat transaksi tak wajar sejak 2007 hingga 2023.
Temuan ini terkuak karena kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemenkeu juga menyurati PPAT sebanyak 266 kali dalam rentang waktu itu.
“Ada 964 pegawai yang diindetifikasikan, ini dari 2007-2023. Kalau kita bilang harapannya mungkin 60-an dari jumlah karyawan di Kemenkeu itu pernah mencapai 80 ribu dan sekarang 74 ribu,” ungkap Sri Mulyani yang diberitakan Suara.com, jaringan Presisi.co, Minggu (12/03/2023).
Sri Mulyani menjawab tudingan Mahfud MD mengenai transaksi tak wajar para pegawai Kementerian Keuangan hingga Rp 300 triliun.
“Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami, baik itu adalah permintaan dari kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81," sebut Sri Mulyani.
“Semuanya ditindaklanjuti. 86 surat kami memberikan tindak lanjut dengan melakukan beberapa pengumpulan bukti-bukti tambahan,” lanjut Sri Mulyani.
Sri Muyani bakal menggali detail informasi itu ke Mahfud MD dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana. Sebab informasi telanjur ramai di media.
“Saya akan bicara lagi dengan Mahfud dan juga Ivan angkanya dari mana. Dengan ini saya juga punya informasi yang sama dengan anda semuanya, media, dan masyarakat,” tegas Sri Mulyani. (*)
Editor: Rizki
