Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, mendukung rencana Pemkot Samarinda untuk menertibkan aktivitas di Taman Tepian Mahakam yang mulai tak terkendali dari para oknum juru parkir liar. Dan, pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar rombong mereka, diluar kesepakatan yang ada.
"Pemkot pasti ada pertimbangan lain. Jika pemerintah sudah menyampaikan yang bisa berjualan hanya sekian, ya harus segitu," sebut Joha kepada awak media pada Senin, 26 September 2022.
Politisi Nasdem itu menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya atas kawasan yang masuk dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut. Sebab, capaian RTH di Kota Tepian baru mencakup 5 persen dari 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 6/2007 tentang Penataan Ruang.
"Dan kami juga minta masyarakat menaati apa yang sudah diatur pemerintah," sebutnya.
Diketahui, sebelumnya sebanyak 27 PKL diperbolehkan berjualan dengan lapak terbatas di Tepian Mahakam. Jam operasional pedagang dibatasi hanya pukul 16.00 - 21.30 Wita. Kemudian parkir kendaraan pengunjung diarahkan ke Jalan Merapi dan Jalan Semeru.
Belakangan, aktivitas di Taman Tepian Mahakam, harus diakui sudah tak terkendali. Tak sedikit aturan yang dilanggar, termasuk parkir di badan jalan yang bertolak belakang dengan Zona Zero Tolerance. Apalagi, jika aktivitas tersebut, dikendalikan oleh oknum juru parkir liar.
"Jangan juga melakukan sesuatu di luar daripada yang disepakati," tegas Joha.
Kendati demikian, Joha meminta pemkot untuk menyiapkan lokasi alternatif kepada para pedagang. Sebab, menurutnya semua PKL juga merupakan warga Samarinda.
"Mereka mencari hidup dan makan di sini. Pemerintah juga harus memberikan jalan," pungkasnya. (*)
Editor: Yusuf
