Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co — Peringatan Hari Jadi Kota Samarinda ke-358 tahun 2026 digelar secara sederhana. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda hanya melaksanakan Rapat Paripurna DPRD sebagai agenda resmi peringatan HUT, tanpa rangkaian kegiatan seremonial seperti upacara lapangan maupun perayaan lainnya.
Rapat Paripurna Masa Persidangan I DPRD Samarinda dengan agenda Hari Jadi Kota Samarinda ke-358 tersebut digelar di lantai 2 Gedung DPRD Samarinda, pada Rabu 21 Januari 2026 malam.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari langkah adaptasi pemerintah daerah menyusul kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berdampak langsung pada dana transfer ke daerah.
“Sejak turunnya kebijakan efisiensi APBN terhadap dana transfer daerah, struktur APBD di seluruh Indonesia, termasuk Samarinda, sangat terpengaruh. Pengurangannya sangat besar, sehingga satu-satunya jalan adalah melakukan adaptasi dan mitigasi,” ucapnya usai kegiatan.
Ia menyebutkan, APBD Kota Samarinda yang pada tahun sebelumnya mencapai Rp5,8 triliun, kini turun drastis menjadi sekitar Rp3 triliun lebih. Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan penyesuaian besar-besaran dalam pola belanja.
“Tidak mungkin cara belanja kita saat APBD Rp5,8 triliun disamakan dengan saat APBD tinggal Rp3 triliun. Harus ada yang dikorbankan, dan itu bukan belanja pelayanan publik,” tegasnya.
Sebagai bentuk adaptasi, Pemkot Samarinda memprioritaskan belanja pelayanan publik serta belanja operasional pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat. Sementara itu, belanja rutin dan seremonial dipangkas secara signifikan.
Salah satu contoh konkret adalah anggaran perjalanan dinas. Tahun ini, total anggaran perjalanan dinas seluruh perangkat daerah, mulai dari Balai Kota hingga 30 OPD, hanya sebesar Rp7 miliar. Angka tersebut jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai lebih dari Rp10 miliar hanya untuk Sekretariat Kota.
“Perjalanan dinas sekarang sangat selektif. Kalau sifatnya seremonial, pasti tidak kita setujui. Kecuali yang benar-benar berkaitan dengan pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, anggaran makan dan minum juga dipangkas hingga sekitar 80 persen. Jika sebelumnya anggaran konsumsi Pemkot Samarinda mencapai lebih dari Rp90 miliar per tahun, kini hanya tersisa sekitar 20 persen dan penggunaannya pun sangat selektif.
“Kegiatan internal pemerintah tidak perlu ada snack atau makan minum, kecuali melibatkan undangan dari luar,” katanya.
Andi Harun juga menegaskan tidak ada lagi kegiatan seremonial yang dilaksanakan di hotel, termasuk peringatan HUT Kota Samarinda. Biasanya, peringatan HUT digelar dua kali, yakni upacara lapangan dan rapat paripurna DPRD. Namun tahun ini, upacara lapangan ditiadakan.
“Biaya peringatan HUT itu bisa mencapai Rp1 hingga Rp1,5 miliar. Uang Rp1 miliar itu bisa untuk rehabilitasi jalan sekitar 500 sampai 600 meter,” ungkapnya. (*)
Editor: Redaksi
Anggaran tersebut dialihkan untuk pelayanan publik, difokuskan pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut Andi Harun, meski APBD 2026 belum sempurna, Pemkot Samarinda berupaya menerapkan efisiensi secara nyata agar keuangan daerah lebih kuat di tahun 2027.
Ia menambahkan, sekalipun kondisi APBD kembali normal di tahun mendatang, pola belanja tidak akan kembali seperti sebelumnya.
“Kita akan punya standar baru, platform belanja yang lebih hemat dan berdampak. Perjalanan dinas tetap ada, tapi harus benar-benar memberi manfaat. Kalau di akhir tahun ada Silpa, itu justru bisa memperkuat APBD tahun berikutnya,” pungkasnya.
