Penulis: Jati
Samarinda, Presisi.co - Kasus stunting provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2020 menurun dari tahun 2019 yakni sebesar 28,09 persen, sedangkan pada tahun 2021 kembali menurun dengan menyentuh angka 22,8 persen.
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi saat melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita didampingi Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Karlina K, di Rumah Jabatan Wagub Kaltim Jalan Milono Samarinda, Senin (7/3/2022).
“Untuk empat daerah yang memiliki rerata lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni Kabupaten Kutai Barat, Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda. Sementara enam kabupaten dan kota menjadi lokus sampai 2021 lalu. Dimana, 50 persennya belum memberikan kontribusi positif atas persentase stunting di Kaltim, yakni Kabupaten Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Bontang, Berau dan Paser masih di atas rata-rata provinsi,” ucap Hadi Mulyadi.
Hadi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi Kaltim. Meski begitu, dirinya meminta kolaborasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dari berbagai pemangku kepentingan.
“Perlu kerja keras dengan berkolaborasi, bekerjasama dan berkoordinasi antar sektor serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat dalam menangani masalah stunting," sebutnya.
Hadi Mulyadi yang juga Ketua TPPS Kaltim meminta penanganan stunting hingga tingkat desa dengan melakukan gerakan bersama yang melibatkan tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh agama, juga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan elemen masyarakat lainnya.
“Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama. Tidak cukup hanya Pemprov Kaltim saja, namun perlu dukungan Pemkab/Pemkot maupun TP PKK bahkan seluruh elemen masyarakat,” pungkas Hadi Mulyadi. (*)
Editor: Yusuf
