search

Daerah

Pendataan 99 Bangunan Normalisasi RampungSungai Karang MumusSKMPembongkaran 99 Bangunan SKM Yusdiansyah Samarinda

Pendataan 99 Bangunan Normalisasi SKM Rampung, Ditargetkan Februari 2022 Selesai

Penulis: Jeri Rahmadani
Jumat, 03 Desember 2021
Pendataan 99 Bangunan Normalisasi SKM Rampung, Ditargetkan Februari 2022 Selesai
Kepala Bidang Agragria Dinas Pertanahan Samarinda, Yusdiansyah. (Jeri Rahmadani/Presisi.co).

Samarinda, Presisi.co - Normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) sebagai upaya penanggulangan banjir di Kota Samarinda terus bergulir.

Pemerintah Kota Samarinda menggelar rapat penyelesaian segmen 1 SKM mulai dari Jembatan Ruhui Rahayu hingga Gang Nibung di Kelurahan Sidodadi pada Jumat, 3 Desember 2021 di Balai Kota.

Kepala Bidang Agragria Dinas Pertanahan Samarinda, Yusdiansyah menuturkan, pertemuan OPD Pemkot Samarinda ini untuk menyamakan persepsi terkait penanganan SKM ke depannya.

"Khusus tahun 2022, fokus awal adalah Gang Nibung dan Jembatan Ruhui Rahayu. Dinas Pertanahan Samarinda sudah membuat statement, kami bisa menyelesaikan di pertengahan Februari 2022," ujar Yusdiansyah saat ditemui di Balai Kota.

Ia menyebut, Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR-Pera Kaltim dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV sudah akan bekerja pada Maret 2022 dan seterusnya.

Disinggung proses pendataan dan verifikasi 99 pemilik bangunan terdampak normalisasi SKM segmen tersebut, Yusdiansyah menerangkan hal itu telah rampung sepenuhnya. Tinggal, melakukan pengukuran bangunan berdasarkan data rill yang didapatkan pihaknya.

"Berkaitan dengan anggaran, pak wali kota memerintahkan kepada Bappeda untuk meluncurkan anggaran yang tidak terserap tahun 2021 ini, bisa diluncurkan kembali tahun depan," lanjutnya.

Adapun perubahan nilai angka pembebasan lahan atas 99 bangunan di segmen 1 SKM tersebut, berubah menjadi Rp 4,5 miliar dari yang sebelumnya Rp 4,9 miliar

Dibeberkan Yusdiansyah, terkait penganggaran tersebut tim Bappeda Samarinda nantinya akan mengonfirmasi Pemprov Kaltim untuk kemudian diserahkan ke Pemerintah Pusat. Agar kemudian dimasukkan kedalam tubuh APBD Samarinda 2022.

"Salah satu yang menjadi catatan pak wali untuk menjadi prioritas dalam pembahasan di APBD 2022 untuk itu diluncurkan. Mungkin ada beberapa segmen lagi atau beberapa kegiatan yang dililuncurkan 2022. Tapi beliau intens agar 99 bangunan ini diperhatikan," sebutnya. (*)