search

Advetorial

Kasus Malaria KukarDinkes KukarMartina YuliantiPemkab Kukar

Kukar Menuju Bebas Malaria

Penulis: Naldi Ghifari
Kamis, 28 Oktober 2021 | 398 views
Kukar Menuju Bebas Malaria
Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Martina Yulianti. (Istimewa)

Tenggarong, Presisi.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara tengah menjalani salah satu daerah uji petik kasus malaria nasional. Hal tersebut, dilakukan, karena daerah yang dipimpin bupati Edi Damansyah ini, belum ada kasus penularan selama tiga tahun belakang. 

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Martina Yulianti. Hasil penilaian Kemenkes RI tersebut, memang belum diketahui. Namun, eliminasi kasus malaria yang terjadi, hasilnya diduga tetap sama. Atau Nihil.

"Eliminasi sedang menunggu hasil, artinya tidak ada lagi malaria di Kukar," jelas Kadiskes Kukar, Martina Yulianti.

Ia merinci, dari laporan kasus tahun 2021 saja, atau total sekitar 3 tahun belakangan ini dikatakan Martina tidak ada lagi ditemukan kasus penularan malaria indigenous atau penularan malaria setempat. Jika ada itu termasuk kasus impor. Serta langsung diberikan penanganan agar tidak terbentuk klaster penularan dalam satu wilayah.

Martina yakin jika Kukar bakal masuk dan bergabung menjadi wilayah bebas malaria. Lantaran indikator wilayah bebas malaria ditandai dengan selama tiga tahun berturut-turut tidak ada kasus indigenous ataupun genous. Serta dijamin dengan kemampuan pengawasan yang baik dari pemerintah setempat.

"Artinya optimis penilaian bagus, Insya Allah," ungkapnya.

Setelah Covid-19 mulai mereda di Kabupaten Kukar semenjak dua minggu terakhir, kini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit kini fokus pada penanganan penyakit di luar Covid-19. Yakni penyakit umum yang sering diderita masyarakat. 

“Artinya penyakit umum seperti kardiovaskular, penyakit tidak menular, hipertensi,” kata Martina yang juga Plt Direktur Utama RSUD AM Parikesit.

Bahkan, Kementerian Kesehatan RI menargetkan malaria sepenuhnya tereliminasi pada tahun 2030 mendatang. Kementerian mendorong komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) yang didukung dengan stakeholder, juga bersama masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan malaria. (*)

Editor: Yusuf