Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Novi Marinda Putri meminta Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) segera menyelesaikan permasalahan internal secepatnya.
Perempuan yang karib disapa Novi itu khawatir, jika persoalan internal tidak terselesaikan dan berlarut-larut bakal menimbulkan kinerja yang tidak sehat.
“Pasti akibatnya adalah produktivitas dalam menjalani roda perbankan tidak efektif bisa menimbulkan kerugian,” ujarnya, di Gedung DPRD Samarinda, Selasa, 2 November 2021.
Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim menemukan lima penyimpangan yang menyebabkan BPR milik Pemerintah Kota Samarinda mengalami kerugian sebesar Rp 2,647 miliar pada 2020, dan total potensi kerugian lanjutan menjadi sebesar Rp 4,788 miliar.
Lima penyimpangan itu yakni, penyalahgunaan di bagian kredit, adanya kredit fiktif, penyalahgunaan uang pelunasan kredit, penyalahgunaan sebagian dana kredit, pencairan dan deposito dan tabungan nasabah.
Pun persoalan internal di tubuh BPR merupakan kewenangan Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Kendati selaku anggota DPRD Novi mengaku selalu berupaya menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelesaian sejumlah persoalan di Bank BPR.
"Harus segera diselesaikan secara baik, agar ke depan Bank itu memaksimalkan pelayanannya kepada nasabah, tidak lagi berbenturan dan berkonflik di internal, akan berpengaruh terhadap semangat bekerja," tuturnya.
Politikus PAN itu menyebutkan, permasalahan itu telah diketahui lantaran adanya pengakuan dari pihak manajemen BPR saat pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak BPR dengan jajaran Komisi II DPRD Samarinda.
“Karena banyak keterangan dari pihak BPR yang tidak sinkron satu dengan yang lainnya,” beber Novi.
Novi melanjutkan, meski kerap disuntik dana segar, BPR selalu saja mengalami kerugian setiap tahunnya. Pun dirinya merasa bingung, lantaran setiap kali disetujui penyertaan modal ke BPR, pihaknya masih saja selalu mendapat keluhan perbankan tersebut mengalami kerugian.
"Heran juga, bagaimana pengelolaannya. Padahal pembiayaan UMKM itu lebih bagus," kata Novi.
Selama ini, sebut Novi, Bank BPR sebagai perusahaan plat merah hampir tidak ada sumbangsihnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Samarinda.
"Bagaimana mungkin ada PAD-nya, karena rugi terus," cetusnya.
Sedangkan program yang ditawarkan oleh pihak Bank BPR, diungkapkan Novi, BPR juga tidak memiliki program yang unggulan dan inovatif. Sehingga, menurutnya meragukan jika bakal disuntik dana segar kembali.
"Dari paparan saat hearing beberapa kali, memang tidak ada program yang bisa menjanjikan meraup keuntungan banyak," pungkasnya. (*)
