Penulis: Presisi 1
Samarinda, Presisi.co — Komisi III DPRD Samarinda meminta penanganan bencana menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan, kondisi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung membutuhkan dukungan anggaran.
Karena itu, dana darurat untuk penanganan bencana diminta tidak berkurang dalam APBD Perubahan.
“Untuk mem-back up selama kondisi bencana ini masih berlangsung, terkait dengan kekeringan dan kebakaran. Jadi, itu yang kita minta, dana daruratnya jangan sampai berkurang,” kata Abdul Rohim, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, perangkat daerah yang menjadi leading sector dalam penanganan bencana juga perlu mendapat prioritas anggaran.
Di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
“Untuk alokasi teman-teman yang menjadi leading sector di urusan bencana ini, BPBD kemudian Dinas Damkar, bisa mendapatkan prioritas anggaran,” ujar Rohim yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar).
Legislator PKS ini menyebut, sebelumnya Banggar telah melakukan rapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani kondisi bencana.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kebutuhan terkait penanganan kondisi El Nino telah disampaikan.
Ia meminta kebutuhan tersebut dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026.
Sementara itu, program lain yang masih memungkinkan untuk ditunda dapat dipertimbangkan untuk dialihkan guna mendukung mitigasi bencana.
“Anggaran-anggaran yang lain yang kita anggap masih bisa kita tunda, kita berharap dananya bisa digeser untuk kepentingan mitigasi kita selama El Nino ini berlangsung,” katanya.
Ia menyebut kondisi El Nino tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga Desember.
Karena itu, dukungan anggaran untuk penanganan kekeringan dan kebakaran dinilai perlu dipertahankan selama periode tersebut.
“Kita minta hal itu untuk prioritas diakomodir di anggaran Perubahan 2026 ini,” pungkasnya. (*)
