search

Daerah

Beasiswa Kaltim TuntasAPBD Perubahan

Beasiswa Kaltim Tuntas Tahap II Terancam Dibatalkan

Penulis: Jeri Rahmadani
Kamis, 14 Oktober 2021
Beasiswa Kaltim Tuntas Tahap II Terancam Dibatalkan
Ilustrasi Beasiswa Kaltim Tuntas. (Internet)

Samarinda, Presisi.co - Program Beasiswa Kaltim Tuntas tahap II terancam batal. Hal tersebut lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2021 hingga saat ini belum juga disepakati oleh Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim.

Diketahui, sebelumnya terdapat total 61.113 mahasiswa dan siswa sebagai peserta program Beasiswa Kaltim Tuntas yang menunggu terkait penerimaan beasiswa tahap kedua ini. Terdiri atas 7.336 orang untuk tuntas mahasiswa, 5.242 stimulan mahasiswa, dan 48.535 untuk stimulan siswa. 

Kepala Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT), Iman Hidayat, sebelumnya mengatakan sebanyak 21.000 peserta dari total tersebut barangkali berpeluang lolos. Itu jika pengajuan anggaran senilai Rp 77 miliar dalam APBD Perubahan 2021 disetujui. Pun jika dari pengajuan nominal anggaran tersebut sepenuhnya disetujui Pemprov Kaltim.

"Tapi kalau anggaran yang disetujui kurang dari yang diajukan, maka penerima juga akan berkurang. Tapi kami mengikuti Pemprov Kaltim dulu. Apakah ada atu tidak anggarannya," ucap Iman Hidayat saat kembali dikonfirmasi, Kamis 14 Oktober 2021.

Iman melanjutkan, jika APBD-P 2021 belum juga disahkan, maka menurutnya pasti akan ada langkah dari Pemprov Kaltim. 

"Untuk pencairan harusnya tahun ini (2021). Karena memang beasiswa tahun 2021. Kalau ada anggarannya ya dicairkan. Kalau tidak ada dananya ya tidak ada penerimaan baru. Tidak bisa menggeser ke tahun 2022. Kalau tahun 2022 ya seleksi dan daftar ulang lagi," urai Iman.

Meski demikian, Iman mengungkapkan bahwa pihaknya akan bersiap jika anggaran dalam APBD-P tersedia. "Kami sudah siap. Kami punya daftarnya," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo mengatakan pihaknya akan berupaya APBD-P 2021 dapat disahkan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI guna melakukan konsultasi mengenai hal tersebut.

"Kami minta solusi dan saran terkait polemik anggaran yang belum ada titik tengah ini," kata Sigit Wibowo saat dikonfirmasi terpisah. (*)

Editor: Yusuf