Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Hasil seleksi wawancara akhir calon anggota direksi Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU) Samarinda periode 2021-2026 telah diumumkan. Dua orang yang diamanatkan menahkodai perusda tersebut adalah Syamsudin Hamade yang ditetapkan sebagai direktur utama PDPAU 2021-2026. Serta Akbar Ciptanto sebagai direktur administrasi dan keuangan PDPAU 2021-2026.
Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkot Samarinda Dinvi menjelaskan, sebelumnya ada 15 calon pimpinan direksi PDPAU yang mendaftar. Proses seleksi bakal calon tersebut dilaksanakan mulai 5-10 Juli 2021.
Dalam tahapan seleksi 15 bakal calon tersebut, Dinvi menyebut, telah gugur sebanyak empat orang. Alasannya karena faktor usia. Dua orang karena usia lebih, sementara dua lainnya tidak mencukupi usia. Itu berdasarkan kebijakan Kemendagri. "Jadi, bakal calon dari seleksi administrasi sisa 11 orang. Kemudian ada lagi yang mengundurkan diri sebanyak tiga orang, dan sisa delapan orang," ucap Dinvi, Jumat 30 Juli 2021.
Kemudian, lanjutnya, delapan orang tersebut diwajibkan melaksanakan tes. Mulai tes penulisan makalah, kemudian psikotes, uji kompetensi dan kelayakan, hingga terakhir wawancara dengan panitia seleksi dan melakukan presentasi makalah. "Itu tahapan-tahapan yang dilaksanakan," papar Dinvi.
"Alhamdulillah, Selasa 27 Juli 2021 sudah dilaksanakan wawancara yang dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun sebagai yang menetapkan," tambahnya.
Hasilnya, ditentukanlah dua direksi oleh Andi Harun dengan pertimbangan satu direksi PDPAU selama ini masih kurang mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Samarinda. Dengan dua direksi yang terpilih ini diharapkan dapat meningkatkan PAD Samarinda selama masa bakti mereka.
Sementara itu, dijelaskan Dinvi, untuk pelantikan dua direksi PDPAU masa bakti 2021-2026 tersebut masih melengkapi berkas-berkas yang ada. Kemudian, karena Syamsudin Hamade merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perhubungan, serta Akbar Ciptanto adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, maka Pemkot Samarinda meminta agar administrasi keduanya diselesaikan terlebih dahulu. "Karena dalam peraturan daerah (perda), apabila di luar swasta yang mendaftar, baik pegawai BUMD atau ASN, harus menunggu ketetapan pengunduran diri yang bersangkutan. Harus mundur," pungkasnya. (*)
Editor: Rizki
