Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Perusda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) baru saja diumumkan. Pengumuman tersebut tertuang lewat surat bernomor 539/289/EKO tentang Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Calon Badan Pengawas Independen dan Direksi BUMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, tertanggal 23 Juni 2021.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan pihaknya menghormati serta menghargai hasil kerja dari panitia seleksi, yang kemudian diputuskan melalui surat Gubernur Kalimantan Timur nomor 539/3144/Ek tertanggal 23 juni 2021, perihal Keputusan Kuasa Pemilik Modal (KPM) dan nama-nama calon Badan Pengawas Independen dan Direksi BUMD Provinsi Kaltim.
"Semoga keputusan ini mampu mengurai benang kusut di tubuh BUMD Kaltim, dan ada perubahan yang signifikan untuk membawa BUMD Kaltim mengambil bagian penyumbang pendapatan daerah," urai Veridiana Huraq Wang saat menghadiri Rakerda ke-II DPD PDI Perjuangan Kaltim, Sabtu 26 Juni 2021 di Balikpapan.
Menurut Veridiana, terpilihnya Direksi BUMD Kaltim ini tak lantas selesai begitu saja. Ia memastikan akan melihat kinerja pimpinan-pimpinan Direksi itu ke depannya dalam rangka pengawasan. Tidak menutup kemungkinan, Verdiana mengatakan apabila kinerja tak apik, maka dirinya sebagai legislator asal Karang Paci tersebut akan melakukan pengawasan serius.
"Kita evaluasi, apalagi sekarang BPK RI sangat getol sekali melirik masalah BUMD," ucap Veridiana.
Verdiana menyatakan, laporan audit BPK RI tahun 2020 lalu juga sudah ada hasil yang secara gamblang dilihat dari kinerja BUMND. Dibeberkannya, ada lima BUMD yang bermasalah dalam hal kerjasama. Disitu juga ada angka-angka persoalan yang juga telah disampaikan secara terbuka.
"Nah itu menjadi tantangan tersendiri dari badan pengawas atau direktur yang telah terpilih ini," terang Veridiana.
Veridiana turut menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya pimpinan-pimpinan Direksi BUMD Kaltim tersebut. Namun, ditegaskannya agar jangan merasa puas diri. Sebab, masih ada pekerjaan rumah besar dan berat yang harus diselesaikan dan dibenahi. "Terutama masalah kerja sama dan keuangan," tuturnya.
"Karena uang (yang dihasilkan dan digunakan dalam operasional BUMD Kaltim) itu tidak sedikit, namun miliaran, bahkan selain dari keuntungan kerja perusahaan ada juga masalah pertangungjawaban modal dari APBD yang masuk ke BUMD juga perlu dipertangungjawabkan," urai Veridiana.
Jadi, lanjut Verdiana, bukan berarti direktur yang baru terpilih ini melepas tangan, sebab ditegaskan Veridiana persoalan ini persoalan lama dan manajemen yang harus berkesinambungan.
"Mudah-mudahan siapapun yang sudah terpilih mereka mampu mengurai benang kusut yang ada di BUMD karena sudah dua tahunan ini BUMD selalu menjadi sorotan oleh baik DPRD dan BPK RI," tegasnya lagi.
Sementara itu, Veridiana mengakui evaluasi yang paling menonjol adalah karena BUMD merupakan perusahaan yang bertujuan profit, maka jelas ujung-ujungnya akan bermuara pada persoalan keuangan. "Bagaimanapun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tapi tetap output kinerjanya adalah keuangan," ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini berharap, ke depan masalah keuangan harus terus dievaluasi.
"Kami hanya bisa masuk melakukan pengawasan sebelum ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada saat itu posisi pemerintah masih sebagai pemegang saham 51 persen, dan setelah pelaksanaan RUPS. Tapi kalau untuk Perusda masih dalam kewenangan dari legislatif, karena berbentuk Perusda," tutupnya. (*)
***
Berikut nama-nama Direksi Perusda Kaltim yang telah lulus seleksi.
Direktur Utama Perusda Ketenagalistrikan diisi oleh Supiansyah.
Direktur Utama Perusda MMP diisi oleh Edi Kurniawan,
Direktur Utama PT Jamkrida diisi oleh Dedy Mainata,
Direktur utama PT BKS diisi oleh Apriadi Dhamhurie Gani,
Direktur utama PT MBS diisi oleh Aji Mohammad Abidharta, dan
Direktur Utama PT SKS diisi oleh Stepi Hakim.
Editor: Yusuf
