Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Komisi IV DPRD Kaltim menyayangkan kurang transparannya seleksi Beasiswa Kaltim Tuntas dari Pemprov Kaltim.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menyebut, pihaknya yang memonitor dan mengevaluasi Beasiswa Kaltim Tuntas dan stimulan.
Rusman telah menerima keluhan masyarakat mengenai sistem pendaftaran online hingga proses verifikasi persyaratan. "Yang jadi masalah, banyak komplain seperti tahun sebelumnya. Misalnya, tiba-tiba dinyatakan lolos verifikasi. Tetapi diakhirnya dinyatakan tidak lolos verifikasi tanpa ada alasan yang konkret dari pengelola beasiswa," ungkap Rusman, Selasa 25 Mei 2021.
Melalui Rusman, Komisi IV DPRD Kaltim meminta agar pendaftar setelah mendaftar secara online dan melalui tahapan verifikasi administrasi, kemudian diumumkan kriteria penilaiannya oleh Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT). "Sehingga kalau tidak lulus, orang tersebut mengetahui bahwa nilai mereka tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sehingga orang puas," tutur Rusman.
Menurutnya, itulah yang disebut transparansi. Jika transparansi hanya dicantumkan dengan kalimat tidak lolos verifikasi pada dashboard pendaftar, hal itu bukanlah transparansi. Transparansi adalah dari awal sampai akhir. Apapun keputusannya orang mengetahui prosesnya. "Jangan tiba-tiba. Jika tidak lulus tanpa diberikan kejelasan. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya. Hal itu lah yang disebut dengan transparansi," urainya.
Rusman mencontohkan, kenapa akhirnya pendaftar tidak lolos, mungkin karena nilainya belum memenuhi syarat atau kelengkapan surat. Hal tersebut, bisa dicantumkan oleh BP-BKT.
Selain itu, Rusman menyatakan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim meminta agar kuota beasiswa terhadap orang miskin, anak yang mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan anak berkebutuhan khusus (disabilitas) mendapat kuota lebih banyak. "Melalui pendaftar yang ada, terdapat hanya satu orang yang mengalami KDRT. Apakah tidak mendaftarkan itu karena kurang pengetahuan, atau karena memang yang mengakses informasi kurang lengkap," ucapnya.
Politikus Fraksi Partai PPP itu pun mengajak semua pihak untuk menyosialisasikan hal ini. "Kami juga meminta untuk proaktif dalam memberikan informasi beasiswa. Jangan sampai sudah kena dampak seperti itu sampai harus putus sekolah", tuturnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT), Iman Hidayat menyatakan, alasan konkret berupa skor memang belum diterapkan. Namun, jikalau alasan kegagalan akibat administrasi, secara tertulis sudah disampaikan di dashboard masing-masing pendaftar. "Pada 2021 ini kami akan sempurnakan alasannya melalui skor," ungkapnya, Rabu 26 Mei 2021. (*)
Editor: Rizki
