Penulis: Yusuf
Presisi - Meski tak lagi digenangi banjir, namun persoalan yang selalu menjadi momok bagi sebagian besar warga Kota Samarinda ini, selalu menarik untuk di bahas.
Baru-baru ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Harun menyebut, besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan persoalan yang menahun ini, lebih kurang sebesar Rp 5 hingga Rp 6 triiliun.
“Ya kalau kita ingin menuntaskan persoalan banjir ini secara komprehensif dan holistik Kita butuh dana sekitar Rp 5 triliun sampai Rp 6 triliun,” sebutnya, beberapa waktu lalu.
Angka tersebut dikatakan Andi, didapatkan setelah dirinya intens berkomunikasi dengan Dinas PUPR Kaltim, membahas besaran anggaran yang dibutuhkan Kota Tepian untuk segera menuntaskan persoalan banjir, baik dari sektor normalisasi Sungai Karang Mumus, pembuatan cluster pengendali banjir serta aspek struktural lainnya.
“Anggarannya bisa dari APBD Kota Samarinda, APBD provinsi dan juga APBN,” tuturnya, mengingat tanggung jawab pengelolaan danau dan rawa berada dibawah koordinasi Balai Wilayah Sungai (BWS), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.
Sehingga, keterlibatan Pemerintah Pusat atas upaya penanganan banjir ini, wajib untuk diperjuangkan, mengingat APBD Kota Samarinda disebutnya tidak seutuhnya mampu membiayai kebutuhan tersebut.
“Tahun ini saja, APBD Kota Samarinda hanya sebesar Rp 3 triliun. Itu pasti tidak cukup. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat wajib terlibat,” tegas Ketua DPD Gerindra Kaltim ini.
Artinya, jika anggaran tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat. Penggunaan APBD Kota Samarinda, tinggal diarahkan kepada urusan wajib seperti normalisasi parit atau drainase, primer maupun sekunder, sambungnya.
Andi tak menampik, penanggulangan banjir hingga saat ini masih menjadi skala prioritas yang harus dibenahi Samarinda. Menurutnya, Pemkot Samarinda telah berupaya maksimal untuk mengatasi hal tersebut.
“Hanya, anggarannya saja yang terbatas.” Begitu sambungnya, mengingat Samarinda juga dikatakan Andi harus melakukan penataan ulang kawasan yang berorientasi ramah lingkungan yang sesuai dengan semangat penanganan banjir ini.
