Penulis: Presisi 1
Presisi – DPRD Kaltim disebut-sebut sudah mengagendakan pertemuan dengan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi korban pertikaian antar etnis beberapa waktu lalu.
Rencana pertemuan tersebut, diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, saat memimpin jalannya rapat Badan Musyawarah DPRD Kaltim, Selasa (22/10).
“Kunjungan lapangan itu nantinya akan dilakukan oleh komisi pembidangan yakni komisi I bidang hukum dan komisi IV bidang ke sejahteraan masyarakat,” sebutnya.
Mengaku prihatin, Samsun menyebutkan dirinya juga banyak menerima laporan dari masyarakat yang mengaku trauma atas kejadian tersebut. Meski sudah menerima informasi dari pihak kemanan terkait kondisi terakhir PPU yang mulai kondusif, Samsun memastikan akan tetap berkunjung bertemu langsung dengan masyarakat.
"Saat ini masih ribuan personil aparat masih disana, sebagai wakil rakyat harus menunjukkan empati terhadap peristiwa itu, nanti akan dilihat langsung bagaimana kondisi para korban khususnya anak-anak bagaimana pemenuhan pendidikan dan kesehatannya,”tuturnya.
Politikus PDIP itu menilai, penanganan konflik di Kaltim khususnya PPU, harus ditindak secara cepat dan tepat. Pasalnya, Kabupaten PPU sendiri sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ibu kota negara (IKN) dan masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan nasional.
“Jangan sampai konflik-konflik yang tidak seharusnya terjadi menjadi persoalan sehingga menghambat laju pembangunan dalam arti luas jelang IKN. Untuk itu pihaknya meminta kepada pihak keamanan dalam hal ini TNI dan Polri beserta tokoh agama dan masyarakat untuk terus melakukan upaya antisipasi daerah-daerah rawan terjadinya konflik,” imbuhnya.
