Kritik KOHATI HMI Kaltimtara, Sebut PKL Bukan Kriminal
Penulis: Akmal Fadhil
2 jam yang lalu | 0 views
Ketua KOHATI HMI Badko Kaltimtara, Andi Wahyuni. (istimewa)
Samarinda, Presisi.co – Langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) menuai kritik tajam.
Kali ini, sorotan datang dari Korps HMI-Wati (KOHATI) Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Timur dan Utara yang menilai tindakan penertiban tersebut dilakukan tanpa pendekatan kemanusiaan yang layak.
Ketua KOHATI BADKO HMI Kaltimtara, Andi Wahyuni, menyampaikan keprihatinan atas cara penertiban yang dinilai represif dan tidak mengedepankan dialog atau solusi jangka panjang bagi para pedagang kecil.
“Penegakan aturan seharusnya dilakukan dengan pendekatan persuasif dan manusiawi. Rakyat kecil bukan musuh, dan aparat bukan eksekutor yang bebas bertindak semena-mena,” kata Andi pada Rabu 15 Oktober 2025.
Menurutnya, tindakan seperti ini menunjukkan minimnya empati dari pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat kecil, khususnya para pedagang informal yang menggantungkan hidup dari aktivitas harian mereka di ruang-ruang publik kota.
“PKL bukan kriminal. Mereka adalah warga yang berjuang bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi. Menertibkan tanpa menyediakan solusi alternatif hanya akan memperpanjang siklus ketidakadilan,” tambahnya.
KOHATI juga menilai bahwa upaya penataan kota seharusnya melibatkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk dialog terbuka dengan para pedagang, pemetaan zona usaha, serta kebijakan relokasi yang adil dan realistis.
“Kota yang adil bukan kota yang bersih dari rakyat kecil, tapi kota yang memberi ruang hidup layak bagi semua warganya,” tegas Andi.
Pihaknya mendesak Pemkot Samarinda dan Satpol PP untuk mengevaluasi prosedur penertiban serta membangun mekanisme penanganan yang lebih humanis.
KOHATI juga menyerukan agar setiap kebijakan publik menempatkan masyarakat kecil sebagai bagian dari subjek pembangunan, bukan hanya objek penataan.
“Di balik lapak-lapak kecil itu ada keluarga, anak-anak yang ingin sekolah, dan harapan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan hanya instruksi,” pungkasnya. (*)