Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan akan menghadapi tekanan fiskal besar pada tahun anggaran 2026.
Hal ini menyusul potensi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar 71 persen, sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Dampak langsung dari pemangkasan itu adalah menurunnya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diproyeksikan hanya akan berkisar Rp13 hingga Rp15 triliun, turun drastis dari tahun sebelumnya.
“Kurang lebih Rp13 sampai Rp15 triliun. Karena dana transfer dari pusat yang dipotong itu mencapai 71 persen,” ungkap Hasanuddin saat ditemui di Gedung D, Komplek DPRD Kaltim, Rabu 15 Oktober 2025.
Sebagai respons awal, DPRD Kaltim akan menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Kaltim serta para bupati dan wali kota se Kaltim pada 20 Oktober 2025.
Rapat ini akan membahas strategi penyesuaian anggaran dan kebijakan prioritas daerah menghadapi pengurangan fiskal tersebut.
“Kita tunggu hasil asistensi dari Kemendagri. Arahnya akan jelas setelah rapat tanggal 20,” kata pria yang akrab disapa Hamas ini.
Dengan potensi penurunan APBD yang signifikan, DPRD Kaltim menyatakan akan membongkar ulang struktur anggaran, termasuk mengevaluasi sejumlah program prioritas pemerintah provinsi seperti Jospol (Jaringan Otonomi Spesial Lokal) dan Gaspol (Gerakan Akselerasi Strategis Pembangunan Otonomi Lokal).
“Kita tetap jaga program-program prioritas, tapi tentu harus realistis dengan kondisi anggaran,” tegas Hamas.
Meski angka 71 persen telah disampaikan secara resmi, Hamas mengungkapkan adanya kemungkinan revisi data pemotongan dana transfer.
Ia menyebut Kementerian Perhubungan sempat memberikan sinyal adanya perubahan angka, namun kepastian baru akan diperoleh usai pertemuan lintas sektor.
“Terakhir ada informasi bahwa angka bisa berubah. Tapi sementara yang kita pegang, pemangkasan 71 persen,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
