search

Berita

dprd kaltimparipurnatatib dewanfraksi dprd

Paripurna Perdana, DPRD Kaltim Tetapkan Komposisi Fraksi dan Bentuk Pokja

Penulis: Andi Desky Randy Pranata
Jumat, 06 September 2019 | 869 views
Paripurna Perdana, DPRD Kaltim Tetapkan Komposisi Fraksi dan Bentuk Pokja
Perdana : Anggota DPRD Kaltim Periode 2019-2024 laksanakan Paripurna perdananya.

Presisi.co – Pasca pelantikan Anggota DPRD Kaltim Periode 2019-2024, Senin (2/9) lalu, DPRD Kaltim pada Kamis (5/9) siang, mulai menggelar paripurna perdananya dengan agenda pengumuman fraksi fraksi serta pembentukan kelompok kerja pembahas tatib dewan.

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua Sementara Makmur HAPK didampingi wakilnya Muhammad Samsun, bersama dengan Sekwan M Ramadhan serta Kabag Humas dan Persidangan Salamat Harahap.

Sebagai perpanjangan tangan partai dikelembagaan, DPRD Kaltim kemudian membentuk delapan fraksi yang terdiri dari, Golongan Karya (Golkar), PDI Perjuangan (PDIP), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta dua fraksi dari partai gabungan Demokrat dan Nasional Demokrat (Nasdem) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Seperti yang dikatakan Ketua Sementara, kendati fraksi-fraksi telah dibentuk dan disahkan, namun Makmur menegaskan, komposisi struktur pimpinan fraksi dikembalikan kepada internal masing-masing fraksi.

Sesuai mekanisme kedewanan, DPRD Kaltim turut pula membentuk tiga kelompok kerja (Pokja) guna membahas tata tertib, internal dan eksternal, hingga 30 September mendatang.

“Pokja tatib bertugas untuk menyusun rancangan tata tertib dewan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, sesuai peraturan dan perundangn-undangan yang berlaku,”jelas Makmur.

Sementara dua Pokja lainnya dilanjutkan Makmur akan menyusun agenda masa kerja 2019 serta menyusun orientasi dan pendalaman materi DPRD, yang pelaksanaannya akan diatur oleh Setwan dengan terlebih dahulu berkonsultasi ke pihak Kemendagri dan kementerian terkait.