Penulis: Redaksi Presisi
BALIKPAPAN, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat penanganan sejumlah persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari karhutla dan ISPA, kelistrikan, hingga ketersediaan BBM bersubsidi dan LPG.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Kaltim yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Aula Makodam VI/Mulawarman, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, Rabu (7/10/2026).
Rudy mengatakan sejumlah persoalan tersebut saling berkaitan sehingga membutuhkan penanganan lintas sektor. Karhutla, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan titik api, tetapi juga kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
“Persoalan ini saling berkaitan. Karhutla dengan kualitas udara dan kesehatan, kemarau dengan air, listrik dengan aktivitas ekonomi, serta BBM dengan mobilitas masyarakat,” ujar Rudy.
Dalam penanganan karhutla, Pemprov Kaltim meminta langkah pencegahan dan patroli tidak hanya berorientasi pada jumlah titik api, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi.
Penggunaan data terpadu yang mencakup hotspot, kondisi cuaca, kualitas udara dan kesehatan menjadi perhatian. Kesiapan personel serta peralatan penanganan karhutla juga diperkuat.
Saat ini Kaltim memiliki 291 personel Brigade Pengendalian Karhutla dan 301 regu Masyarakat Peduli Api dengan total 5.867 personel yang perlu diintegrasikan dalam penanganan di lapangan.
Dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat turut menjadi perhatian. Dinas Kesehatan Kaltim mencatat 13.086 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam pelaporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026.
Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan menjadi salah satu prioritas dalam penanganan dampak karhutla.
Selain karhutla, persoalan pemerataan listrik juga menjadi pembahasan. Saat ini masih terdapat 72 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik PLN.
Pemprov Kaltim menargetkan jumlah desa yang belum teraliri listrik berkurang menjadi 36 desa pada 2026, sebelum seluruh desa ditargetkan mendapatkan akses listrik pada 2027.
Rudy juga meminta kejelasan langkah pemulihan terkait pemadaman bergilir yang terjadi akibat gangguan teknis maupun pemeliharaan pembangkit.
Persoalan kebutuhan energi masyarakat juga mencakup ketersediaan BBM bersubsidi dan LPG. Secara umum, stok di terminal disebut tersedia, namun terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan riil masyarakat dan kuota BBM subsidi.
Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang memicu antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Rakor yang dipandu Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni tersebut turut menghadirkan unsur TNI, Polri, DPRD Kaltim, Otorita IKN dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Di antaranya Brigjen TNI Unang Sudargo selaku Irdam VI/Mulawarman mewakili Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, Kombes Pol Dedi Suryadi selaku Karo Ops Polda Kaltim mewakili Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, serta Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri.
Melalui Rakor tersebut, Pemprov Kaltim dan Forkopimda mendorong koordinasi lintas sektor agar persoalan yang berkaitan dengan kesehatan, energi, lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat dapat ditangani secara terpadu.
