Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co – Taman Replika Kerajaan Nusantara dan Monumen Dunia di Jalan Anggana, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), kini dalam kondisi tidak terawat meski dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar saat melakukan inspeksi lapangan pada Senin, 13 April 2026.
Wakil Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasyid, menilai kondisi taman tersebut jauh dari tujuan awal pembangunannya sebagai destinasi wisata daerah.
“Kalau kita melihat kondisinya memang sangat tidak terawat. Itu yang menjadi alasan kami melakukan sidak,” ujarnya.
Ia menegaskan, fasilitas yang telah dibangun menggunakan anggaran daerah seharusnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Waduk Panji Sukarame.
“Harapannya, apa yang sudah dibangun itu bisa dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Dari situ juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Rasyid mengungkapkan, terbengkalainya kawasan tersebut dipicu belum jelasnya status pengelolaan aset. Ia menyebut, aset taman masih tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga tidak ada pihak yang bertanggung jawab penuh.
“Karena belum jelas siapa yang bertanggung jawab, akhirnya tidak ada yang mengelola maupun merawat secara maksimal,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah segera menetapkan kejelasan legalitas aset, termasuk penunjukan instansi pengelola.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menegaskan bahwa pihaknya bersama DPRD tidak mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan fokus pada upaya mengoptimalkan kembali fungsi aset yang telah dibangun sejak 2015 tersebut.
“Yang terpenting adalah bagaimana ke depan, anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah bisa benar-benar fungsional,” ujarnya.
Wiyono menyebut, sejumlah kendala mendasar masih menghambat operasional kawasan, terutama belum tersedianya fasilitas listrik dan air.
“Yang utama adalah kebutuhan dasar, yaitu listrik dan air. Saat ini belum tersedia. Padahal, kalau ingin dioperasionalkan, itu sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keberadaan petugas penjaga serta sistem pengelolaan berkelanjutan agar kawasan tidak kembali terbengkalai.
Dalam waktu dekat, Pemkab Kukar berencana melakukan pembersihan kawasan yang melibatkan seluruh perangkat daerah, sebelum dilanjutkan dengan pembahasan skema pengelolaan.
“Kemungkinan Jumat ini kita akan lakukan pembersihan bersama. Setelah itu, baru kita diskusikan rencana pengelolaan dan pemanfaatannya,” katanya.
Terkait anggaran, Wiyono menyebut pembangunan kawasan tersebut telah menelan dana lebih dari Rp20 miliar.
Meski demikian, ia menilai kawasan tersebut masih memiliki potensi untuk dihidupkan kembali apabila didukung pengelolaan yang jelas dan aktivitas berkelanjutan.
“Kalau sudah dibangun, tentu sayang kalau tidak dimanfaatkan. Yang penting, setelah dibersihkan harus ada kegiatan. Kalau tidak, dalam waktu singkat akan kembali tidak terawat,” pungkasnya.
