Penulis: Muhammad Riduan
SAMARINDA, Presisi.co — Riuh pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar menarik perhatian publik terhadap fasilitas kendaraan operasional para kepala daerah lain di Benua Etam. Tak luput dari sorotan, kendaraan yang digunakan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, turut menjadi perbincangan.
Menanggapi hal tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa ia masih menggunakan fasilitas kendaraan dari masa kepemimpinan sebelumnya. Secara administratif, mobil dinas resmi Wali Kota Samarinda hanya terdiri dari satu unit jenis sedan.
"Mobil dinas Wali Kota itu resminya cuma satu. Mobil sedan ini masih peninggalan zamannya Pak Syaharie Jaang. Selain itu, ada mobil dinas kedua untuk operasional lapangan, jenis double cabin Hilux," ungkap Andi Harun saat diwawancarai Presisi.co, Senin, 9 Maret 2026.
Terkait keberadaan mobil jenis Defender yang sesekali terlihat ia gunakan, Andi Harun memberikan penjelasan detail guna menghindari salah persepsi. Ia menegaskan bahwa kendaraan tersebut bukanlah aset pengadaan baru milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, melainkan unit sewa.
“Mobil Defender itu statusnya sewa dan peruntukannya adalah mobil tamu. Kadang saya pakai sesekali jika harus mendatangi lokasi lapangan yang medannya tidak memungkinkan untuk sasis mobil sedan masuk,” jelas orang nomor satu di Kota Tepian tersebut.
Andi Harun menambahkan, kendaraan tersebut telah disewa sejak tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan pelayanan tamu negara yang berkunjung ke Samarinda.
Penuhi Nomenklatur Pelayanan Tamu
Ia memaparkan bahwa penyediaan kendaraan tersebut sudah sesuai dengan nomenklatur anggaran sebagai kendaraan pelayanan tamu VIP, seperti Menteri atau pejabat setingkat Sekretaris Jenderal. Menurutnya, Samarinda sebagai ibu kota provinsi sebelumnya belum memiliki fasilitas tersebut, sementara daerah lain sudah lebih dulu menyediakannya.
"Di nomenklatur tertulis mobil tamu VIP. Itu untuk pelayanan tamu karena kita memang sebelumnya tidak punya. Dan ini sudah ada sejak 2022, bukan pengadaan baru di tahun 2024 atau 2025," imbuhnya.
Dengan klarifikasi ini, Andi Harun berharap masyarakat dapat membedakan antara aset daerah hasil pengadaan baru yang bernilai fantastis dengan fasilitas operasional yang memang ditujukan untuk menunjang protokoler pemerintahan. (*)
Editor: Redaksi
