Penulis: Muhammad Riduan
SAMARINDA, Presisi.co — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan peninjauan langsung ke proyek pembangunan Taman Balai Kota, Selasa, 3 Maret 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan fungsi, manfaat, serta menjawab rasa penasaran publik terkait konsep taman yang terintegrasi dengan pusat pemerintahan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa sidak ini penting untuk memperjelas peruntukan fasilitas yang telah menyerap anggaran miliaran rupiah tersebut.
“Banyak masyarakat bertanya-tanya, sebetulnya Balai Kota ini mau dibuat seperti apa. Makanya kami datang untuk memastikan kegiatan apa yang dilakukan pemerintah kota dan bagaimana asas manfaatnya bagi warga,” ujar Deni Hakim Anwar di sela peninjauan.
Fasilitas Parkir Luas dan Ruang Pertemuan
Berdasarkan penjelasan Dinas PUPR Samarinda, taman ini dirancang sebagai taman kota terintegrasi. Beberapa fasilitas utama yang kini telah berdiri kokoh meliputi:
- Area Parkir Atas: Kapasitas sekitar 89 unit kendaraan roda empat.
- Area Parkir Bawah: Kapasitas sekitar 115 unit kendaraan roda dua.
- Ruang Pertemuan: Terletak di bagian bawah lanskap taman.
- Akses Konektivitas: Jalur tembus menuju area Bapperida, Gedung Dahlia (BPKAD), akses dari sisi stadion, hingga Jalan Kesuma Bangsa.
Deni Hakim Anwar menilai total anggaran Rp34,6 miliar yang dikucurkan melalui skema dua tahun anggaran (2024-2025) cukup sepadan (worth it) dengan kualitas fisik yang dihasilkan. Namun, ia memberikan catatan kritis agar pemanfaatannya tidak bersifat eksklusif bagi kalangan pejabat saja.
“Kami beri catatan agar fasilitas ini bisa dinikmati masyarakat luas, bukan hanya pejabat. Akses taman harus tetap terbuka untuk publik, baik untuk berswafoto maupun sekadar menikmati ruang terbuka hijau di tengah kota,” tegas legislator Partai Gerindra tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Hendra Irawan, memastikan bahwa secara fisik pembangunan taman telah rampung 100 persen. Saat ini, proyek tersebut telah diserahkan secara fisik kepada Sekretaris Daerah dan memasuki masa pemeliharaan.
“Fasilitas sudah selesai 100 persen. Sekarang masuk masa pemeliharaan selama enam bulan. Jika ada titik yang dinilai belum sempurna, masih menjadi tanggung jawab pelaksana untuk diperbaiki,” jelas Hendra.
Sebagai informasi, pembangunan ini menelan biaya total Rp34,6 miliar. Tahap awal di tahun 2024 menghabiskan Rp9,6 miliar untuk struktur dan fondasi, sementara tahap lanjutan di tahun 2025 dialokasikan Rp24 miliar untuk penataan lanskap, jembatan, jalur landai (ramp), serta penyelesaian ruang pertemuan. (*)
Editor: Redaksi
