Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Rencana pengoperasian Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, pada pertengahan 2026 masih menghadapi tantangan pada aspek kelengkapan peralatan medis.
Meski pembangunan fisik hampir rampung, pemenuhan alat kesehatan dinilai menjadi faktor penentu sebelum layanan dipindahkan secara penuh.
Hal tersebut terungkap saat Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Baba, meninjau langsung kondisi gedung baru RSUD AWS di Jalan Palang Merah, Samarinda, Senin 9 Februari 2026.
Baba menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, konstruksi bangunan telah memasuki tahap akhir, dan hanya menyisakan penyempurnaan teknis dalam masa pemeliharaan.
Jika seluruh proses berjalan sesuai jadwal, gedung tersebut direncanakan mulai digunakan pada Juni atau Juli 2026.
“Secara bangunan hampir selesai. Targetnya pertengahan tahun ini sudah bisa ditempati, termasuk pemindahan sekitar 540 tempat tidur dari gedung lama yang selama ini rawan banjir,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah penyesuaian teknis masih dilakukan, salah satunya terkait perubahan ukuran pintu ruangan.
Lebar pintu yang semula dirancang 120 sentimeter, diperluas menjadi 160 sentimeter guna menunjang mobilisasi tempat tidur pasien.
“Koreksi-koreksi kecil masih ada, seperti pelebaran pintu agar pergerakan bed lebih lancar dan tidak menghambat pelayanan,” kata Baba.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa fokus perhatian DPRD kini bergeser dari pembangunan fisik ke kesiapan sarana medis.
Pengadaan alat kesehatan untuk Gedung Pandurata dijadwalkan melalui proses lelang pada tahun ini dengan nilai sekitar Rp150 miliar.
Namun, berdasarkan kebutuhan ideal operasional rumah sakit, anggaran tersebut dinilai belum mencukupi.
Total kebutuhan alat kesehatan diperkirakan masih memerlukan tambahan anggaran hingga lebih dari Rp200 miliar.
“Pengadaan alat kesehatan inilah yang menjadi tantangan utama. Anggaran yang tersedia sekitar Rp150 miliar, sementara kebutuhan keseluruhan masih cukup besar,” ungkapnya.
Terkait potensi penambahan anggaran, DPRD Kaltim masih menunggu kepastian apakah terdapat sisa anggaran daerah yang dapat dialokasikan untuk menutup kekurangan tersebut.
Baba juga menegaskan pembagian peran pengawasan di DPRD. Aspek teknis konstruksi menjadi kewenangan Komisi III, sedangkan Komisi IV memfokuskan perhatian pada kesiapan layanan kesehatan, termasuk fasilitas dan peralatan penunjang sebelum gedung dioperasikan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur RSUD AWS, Nurliana Adriati Noor, menyatakan manajemen rumah sakit terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum selaku penanggung jawab pembangunan fisik Gedung Pandurata.
Ia menyebut sebagian besar ruang pelayanan, khususnya yang berada di lantai satu hingga enam, pada prinsipnya telah siap digunakan.
Proses yang masih berjalan meliputi penyempurnaan akses dan pemenuhan alat kesehatan.
“Mayoritas ruang pelayanan sudah siap. Tinggal penyempurnaan teknis dan kelengkapan alat agar bisa beroperasi optimal,” ujarnya.
Nurliana menambahkan, sejumlah fasilitas dari gedung lama masih akan dimanfaatkan kembali, seperti tempat tidur pasien dan lemari, selama masih memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
Menanggapi perhatian terkait ukuran pintu ruangan, ia menjelaskan bahwa desain tersebut menyesuaikan sistem pelayanan rumah sakit yang menggunakan tempat tidur pasien sebagai sarana utama mobilisasi.
“Tempat tidur pasien digunakan untuk mobilisasi, sehingga dimensinya besar. Karena itu pintu harus menyesuaikan agar pergerakan pasien lebih aman dan efisien,” jelasnya.
Selain itu, berbagai catatan teknis, termasuk struktur plafon dan bagian bangunan lainnya, telah dievaluasi bersama pihak PU dan kontraktor.
Seluruh catatan tersebut masuk dalam rencana pemeliharaan gedung selama kurang lebih enam bulan dengan melibatkan perangkat daerah terkait, seperti BPKAD dan Bappeda.
Di luar aspek fisik, RSUD AWS juga tengah menyusun kebutuhan alat kesehatan guna mendukung peningkatan mutu layanan sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan tentang sistem rujukan berbasis kompetensi.
Dalam kebijakan tersebut, layanan rumah sakit diklasifikasikan dari tingkat dasar hingga paripurna.
Sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur, RSUD AWS ditargetkan mampu memberikan layanan paripurna dengan dukungan peralatan medis yang memadai.
“Kebutuhan alat kesehatan untuk mendukung 24 layanan paripurna diperkirakan sekitar Rp200 miliar. Sementara anggaran yang tersedia saat ini melalui Dinas Kesehatan sekitar Rp150 miliar,” katanya.
Manajemen RSUD AWS berharap pemenuhan kebutuhan alat kesehatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
“Agar operasional Gedung Pandurata berjalan optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Timur,” tegasnya. (*)
Editor: Redaksi
