Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi wacana transformasi mekanisme. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Sikap ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen partai dalam menjaga harmoni pemerintahan dan memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan bahwa langkah ini berpijak pada konstitusi negara. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah melalui instrumen undang-undang.
“Dalam koridor sistem demokrasi kita, baik pemilihan langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan opsi-opsi yang sah secara konstitusional. Oleh karena itu, Partai Demokrat berada dalam satu barisan yang solid bersama Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi dinamika sistem pemilihan ini,” ujar Herman Khaeron dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (6/1).
Menimbang Efektivitas dan Stabilitas Nasional Partai Demokrat memandang wacana pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sebagai sebuah alternatif solusi yang memiliki nilai strategis. Mekanisme ini dinilai berpotensi kuat dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Menjamin kualitas kepemimpinan melalui proses filtrasi yang akuntabel, serta menjaga stabilitas politik serta memperkokoh rajutan persatuan nasional.
Komitmen terhadap Partisipasi Publik Meski mendukung penguatan peran DPRD, Herman yang juga merupakan anggota DPR RI ini menekankan bahwa setiap perubahan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilakukan dengan prinsip transparansi.
“Kami menegaskan bahwa pembahasan kebijakan ini wajib dilakukan secara terbuka dan demokratis. Pelibatan partisipasi publik adalah syarat mutlak agar keputusan yang dihasilkan tetap merepresentasikan kehendak rakyat dan menjaga muruah demokrasi,” tambah Herman.
Demokrasi Sebagai Fondasi Utama Menutup pernyataannya, Partai Demokrat menggarisbawahi bahwa apa pun mekanisme yang nantinya disepakati oleh negara, prinsipprinsip dasar demokrasi tidak boleh tereduksi. Penghormatan terhadap suara rakyat dan integrasi nasional tetap menjadi prioritas tertinggi.
“Bagi Partai Demokrat, prinsipnya sudah sangat jelas: apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
