Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co — Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat di ruang publik.
Menanggapi isu ini, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) pada prinsipnya akan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kita tunggu saja. Karena apa? kewenangan dalam soal politik negara itu ada di tangan pemerintah pusat. Sehingga kita di daerah ini ya ikut saja," ungkapnya, Rabu 10 Desember 2025.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Tepian itu menyebutkan bahwa selebihnya diserahkan kepada masyarakat dapat memberikan pandangan maupun masukan terkait arah perubahan sistem Pilkada tersebut.
"Kalau kami di pemerintah ini apa yang diperintahkan undang-undang kita tegak lurus. Bagi saya kita tunggu saja, karena toh baru menjadi wacana publik kan dan masih panjang prosesnya," tambahnya.
Andi Harun juga menilai, wacana ini lebih tepat ditanyakan kepada partai politik dan kelompok masyarakat.
“Sebaiknya yang banyak ditanya itu orang partai politik dan masyarakat sendiri,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa apa pun bentuk mekanisme pemilihannya nanti baik langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD pemerintah berharap proses politik tetap berjalan dengan integritas.
“Yang pasti, kita berharap event-event politik dilakukan secara berintegritas agar melahirkan kepemimpinan yang juga berintegritas,” tegasnya. (*)
Editor: Redaksi
