Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co— Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk tetap menghadirkan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat.
Meskipun alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2026 mengalami penurunan akibat kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan bahwa penurunan anggaran bukan menjadi hambatan untuk terus menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Walaupun anggaran PUPR berada di bawah Rp1 triliun, pemerintah tetap bekerja memastikan pembangunan berjalan dan prioritas masyarakat tetap menjadi fokus,” ujar Seno Aji, Rabu 3 Desember 2025.
Selama ini, Dinas PUPR Kaltim mendapatkan alokasi antara Rp2 triliun hingga Rp4 triliun.
Tahun depan, dengan anggaran yang lebih terbatas, Pemprov mengoptimalkan setiap rupiah melalui skala prioritas yang dirancang lebih strategis.
Seno menjelaskan bahwa program yang belum mendesak akan diminimalisir, sementara proyek yang berdampak langsung pada konektivitas masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Jalan yang masih dalam kondisi 85 persen baik akan kita tunda dulu pemeliharaannya. Fokus kami adalah jalan yang benar-benar membutuhkan penanganan cepat,” terangnya.
Salah satu proyek strategis yang tetap berjalan adalah peningkatan jalan penghubung Kutai Barat–Mahakam Ulu.
Ruas tersebut dipastikan tetap mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp100 miliar dari Pemprov, ditambah dukungan dana kementerian yang mencapai Rp420 miliar.
Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Seno optimistis perbaikan jalan akan selesai tepat waktu.
“Insya Allah akhir 2026, masyarakat Mahakam Ulu sudah dapat menikmati akses jalan yang lebih mulus dan nyaman,” kata Seno.
Melalui pendekatan yang lebih efisien dan kolaboratif, Pemprov Kaltim memastikan pembangunan tidak terhenti.
Setiap keputusan anggaran didorong oleh semangat untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam hal infrastruktur yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Pemerintah Kaltim menegaskan bahwa meski tantangan anggaran cukup besar, komitmen untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pembangunan tetap menjadi prioritas utama.
(Akmal/ADV/Diskominfo Kaltim).
