Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Penurunan tajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun 2026 memaksa pemerintah provinsi melakukan penyesuaian besar-besaran pada struktur belanja.
Postur anggaran tahun depan merosot hingga Rp6,19 triliun dari proyeksi awal, sehingga sejumlah pos harus dipangkas.
Gubernur Kaltim Rudy Masud mengatakan pemerintah mengambil langkah pengetatan untuk memastikan anggaran yang tersedia tetap mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas.
Pemangkasan difokuskan pada belanja non-esensial, terutama operasional pemerintahan.
“Perjalanan dinas seluruh OPD dirampingkan. Pemangkasannya mencapai lebih dari 66 persen,” ujar Rudy, Senin 1 Desember 2025.
Ia mengakui pengurangan anggaran ini berpotensi membuat sejumlah kegiatan tidak dapat dijalankan. Rudy menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak, namun menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada pelayanan publik.
Meski ruang fiskal menyempit, Rudy memastikan standar pelayanan minimum (SPM) di Kalimantan Timur akan tetap terjaga.
Bahkan pada sektor-sektor tertentu, pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran.
Tiga sektor utama yang tidak akan tersentuh pemangkasan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar. Ketiganya dinilai sebagai layanan yang harus tetap berjalan optimal di tengah tekanan anggaran.
“Sebagian justru kita tingkatkan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Adapun sektor lain di luar tiga prioritas tersebut akan mengalami penyesuaian lebih dalam sebagai bagian dari strategi efisiensi.
Pemprov Kaltim berharap pengetatan ini mampu menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan layanan publik esensial.
“Yang lainnya kita pangkas lebih jauh,” tutup Gubernur Rudy Masud.
