Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,1 triliun membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus merombak total rancangan APBD 2026.
Kondisi itu memaksa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar pembahasan intensif selama tiga hari untuk menyusun ulang struktur pendapatan dan belanja.
Rapat pertama berlangsung di Gedung DPRD Kaltim pada Senin, 17 November 2025, membahas koreksi pendapatan akibat tergerusnya TKD. Dua sesi lanjutan dijadwalkan digelar di Balikpapan.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan fokus awal pembahasan adalah memastikan ulang proyeksi pendapatan daerah.
“TKD kita dipotong sekitar Rp6 triliun. Karena itu, kami bersama Banggar menghitung ulang proyeksi anggaran agar program prioritas tetap dapat berjalan,” ujarnya.
Sri merinci bahwa Kaltim sebelumnya diproyeksikan menerima TKD sebesar Rp9,3 triliun, namun setelah pemangkasan hanya tersisa sekitar Rp3,2 triliun.
Pembahasan komponen anggaran non-TKD akan dilanjutkan dalam rapat berikutnya.
Setelah pendapatan, Banggar dan TAPD akan membedah alokasi belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sektor infrastruktur menjadi salah satu yang dipastikan terdampak.
“Kami belum bisa menyebut angka pasti untuk infrastruktur. Pembahasan belum sampai ke sana,” kata Sri.
Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, mengatakan pemangkasan ini membuat proyeksi APBD 2026 merosot dari rancangan awal Rp21,3 triliun menjadi sekitar Rp15 triliun.
Ia juga menyebut adanya potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp900 miliar, yang masih menunggu koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Angka tersebut masih proyeksi dan akan difinalkan pada APBD Perubahan 2026 setelah audit BPK,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Kaltim, Abdulloh, menyebut rapat perdana berlangsung alot dan belum menghasilkan titik temu.
“Bisa dibilang rapat tadi deadlock karena baru sebatas pemaparan terkait pemangkasan,” ujarnya.
Abdulloh menambahkan, dampak pemangkasan TKD akan dirasakan seluruh sektor.
Ia berharap pembahasan lanjutan dapat memperjelas arah kebijakan pembangunan tahun depan.
“Semua pasti terdampak. Karena itu, penentuan skala prioritas harus benar-benar matang,” tegasnya. (*)
Editor: Redaksi
