Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai pemerintah provinsi belum maksimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak alat berat yang disebutnya sebagai titik kebocoran terbesar.
Kesimpulan itu disampaikan setelah Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Dari hasil pengawasan, alat berat menjadi sektor yang paling sulit dikontrol dibanding sektor lain.
“Potensi paling nyata itu ada di alat berat. Pertambangan di Kaltim tidak mungkin bisa terdeteksi semua secara detail,” ujar Nurhadi, Senin 17 November 2025.
Ia menyebut ada indikasi perusahaan tidak melaporkan jumlah alat berat secara lengkap.
“Sangat mungkin memiliki 20 unit, tapi yang dilaporkan cuma 10. Kami tidak suudzon, tapi kami tahu realitas di lapangan,” jelas politisi PPP itu.
Kesulitan pendataan juga disebabkan mobilitas alat berat yang tinggi.
Alat tidak disimpan di satu lokasi, melainkan tersebar di berbagai titik operasi.
Kondisi tersebut membuat pengawasan semakin rumit, apalagi alat berat dapat dipindahkan antarprovinsi.
Nurhadi mencontohkan perusahaan seperti PT PAMA, yang mengoperasikan unit di Kaltim dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Saat kita periksa, bisa saja alat itu dialihkan ke Kalteng. Ini kendala nyata,” tegasnya.
Selain pelaporan yang dinilai belum transparan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak juga masih rendah.
Menurut Nurhadi, perusahaan yang benar-benar membayar pajak alat berat baru sekitar 30 persen dan itu pun hanya di wilayah Kaltim, belum termasuk Kubar maupun Kukar.
Ia menekankan perlunya dua langkah utama, kejujuran perusahaan dalam pelaporan serta peningkatan ketelitian petugas dalam melakukan verifikasi lapangan.
Pihaknya menilai sektor alat berat harus menjadi prioritas Pemprov untuk mendongkrak PAD secara signifikan.
“Pemprov Kaltim harus melakukan langkah tegas dan sistematis agar potensi ini tidak terus bocor,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
