Penulis: Rafika
Presisi.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masih mencari peristiwa pidana terkait dugaan mark-up anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Kelanjutan penyelidikan ini menyoroti peluang pemanggilan Ketua Komite Kereta Cepat sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk membuat terang perkara.
Luhut sendiri merupakan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat menjabat sebagai Menko Bidang Maritim dan Investasi di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jabatan itu tertuang dalam Permenko Marves Nomor 7 Tahun 2022.
"Kami pastikan, ya, KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi, dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, untuk memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 28 Oktober 2025, sebagaimana diberitakan Suara.com --jaringan Presisi.co.
Saat disinggung mengenai peluang memanggil Luhut Binsar Pandjaitan dalam penyelidikan ini, Budi enggan bicara banyak. Ia menegaskan proses penyelidikan berbeda dengan penyidikan.
Dalam proses penyelidikan, KPK bekerja dengan cara tertutup.
"Jadi memang secara detil substansinya, pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” tegas Budi.
Penyelidikan KPK ini muncul setelah adanya tudingan mark-up anggaran. Biaya proyek Whoosh per kilometer diduga naik hingga tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di China.
KPK sebelumnya mengungkapkan bahwa kasus dugaan mark up anggaran pada pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh sudah masuk tahap penyelidikan.
“Saat ini sudah tahap penyelidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
