Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berkeadilan sosial.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur, saat melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-9 bertema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa”, yang digelar di Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Minggu (5/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh pelajar, pemuda, dan tokoh masyarakat setempat, dengan menghadirkan dua narasumber, yakni M. Suria Irfani, S.Sos, M.Si dan Hendri Aritno, S.Pd.
Dalam sambutannya, Guntur menyebut bahwa konsep pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya dibangun dari sistem birokrasi dan regulasi, tetapi juga dari nilai budaya yang telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia.
“Kita memiliki nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan kejujuran. Semua itu bukan hanya simbol budaya, tapi pedoman moral dalam menjalankan roda pemerintahan yang berpihak pada rakyat,” ujar Guntur.
Ia menjelaskan bahwa penerapan nilai budaya dalam tata kelola pemerintahan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat bekerja lebih efisien tanpa kehilangan aspek kemanusiaan dan rasa keadilan.
“Kepemerintahan yang baik harus berakar pada budaya bangsa. Kalau nilai-nilai ini dijalankan secara konsisten, maka kesejahteraan dan keadilan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” tambahnya.
Guntur juga menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi nilai budaya bagi generasi muda agar mampu memahami demokrasi sebagai proses yang berakar pada identitas bangsa.
“Demokrasi yang kuat bukan hanya soal pemilu atau kekuasaan, tapi soal karakter bangsa. Nilai budaya harus kita jaga agar pemerintahan berjalan dengan hati,” ujarnya menegaskan.
Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Diskusi antara narasumber dan peserta berlangsung aktif, membahas bagaimana nilai-nilai seperti musyawarah dan gotong royong dapat diterapkan dalam praktik pemerintahan desa hingga daerah. (*)
Editor: Redaksi
